Breaking News:

Lampung Selatan

Kemenag Lampung Selatan Dapat Lahan Hibah untuk Haji

Hal itu diketahui dari rapat yang digelar Panitia Penghapusan Aset Kabupaten Lampung Selatan di ruang Asisten Administrasi Umum Setkab setempat, Kamis

Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Daniel Tri Hardanto
Dok Humas Pemkab Lampung Selatan
Rapat pembahasan lahan hibah di ruang Asisten Administrasi Umum Setkab Lampung Selatan, Kamis (2/9/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Kementerian Agama Lampung Selatan akan menerima lahan hibah.

Hal itu diketahui dari rapat yang digelar Panitia Penghapusan Aset Kabupaten Lampung Selatan di ruang Asisten Administrasi Umum Setkab setempat, Kamis (2/9/2021).

Asisten Adum Setkab Lampung Selatan Badruzzaman mengatakan, rapat terbatas ini untuk menindaklanjut surat Kemenag nomor B-1200/KK.08.01.5/HM.01/03/2021 1 Agustus 2021 perihal Pengadaan Lahan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT).

"Melalui surat permohonan tersebut, pihak Kemenang lalu mengajukan permohonan hibah lahan untuk pengadaan lahan haji dan umroh terpadu tersebut," kata Badruz.

Baca juga: Gondol 3 HP dan Uang Rp 1,8 Juta, Remaja di Lampung Selatan Diringkus Petugas

"Dalam pengajuannya, mereka mengajukan permohonan lahan seluas 700 meter. Dengan rincian 200 meter akan digunakan untuk pembangunan gedung, lalu 500 meter lainnya akan dipakai untuk lahan parkir," terangnya.

Pemkab Lampung Selatan memiliki lahan di dekat kantor Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang mungkin cocok digunakan untuk PLHUT.

"Lokasinya di dekat Kantor Kesbangpol nggak jauhnya dari kantor Kemenang Lampung Selatan, dan itu telah bersertifikat," tutur Badruz.

"Total lahan dan bangunan di lokasi itu ada sekitar 4.700 meter," ujarnya.

Badruzzaman mengatakan, pihaknya sudah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran.

"Lahan yang bisa kita hibahkan seluas 520 meter. Kalau pun kurang, mereka bisa memanfaatkan lahan parkir kantor Kemenang yang masih cukup," ungkapnya.

Badruz mengatakan karena ini sifatnya keagamaan untuk layanan haji dan umroh terpadu, bupati langsung merespons.

"Hibah terhadap lahan atau barang milik pemerintah bisa dilakukan," ujarnya.

"Berdasarkan Permendagri 19/2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada pasal 396 ayat 1 hibah itu bisa untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan dan pendidikan yang bersifat tidak komersial," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved