Breaking News:

Lampung Selatan

Dinas PP-PA Lampung Selatan Datangi Rumah Anak Korban Penganiayaan Oknum Polisi

UPTD Lembaga Perlindungan Anak Dinas PP-PA Kabupaten Lampung Selatan mendatangi rumah korban dugaan penganiayaan oleh oknum polisi untuk pendampingan

Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Baru
Tenaga Ahli Bidang Advokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Kabupaten Lampung Selatan Muklisin saat dimintai keterangan soal dugaan penganiayan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum polisi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Kabupaten Lampung Selatan mendatangi rumah korban dugaan penganiayaan oleh oknum polisi.

Diketahui seorang anak dibawah umur berinisial R (14) warga Dusun Muarabakau, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan diduga menjadi korban penganiayaan oknum anggota Polisi.

Pihak UPTD Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Kabupaten Lampung Selatan pun mendatangi rumah korban.

"Sayangnya, ketika kami datang untuk bertemu secara langsung dengan korban ataupun keluarga korban, mereka tidak ada di rumah," kata Mardalena pihak UPTD, Selasa (5/10/2021).

"Ya, kita sudah menunggu sampai jam 5 sore. Kata tetangga korban, korban sedang di Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lanjutan," sambungnya.

Baca juga: Dituduh Curi HP dan Dompet, Remaja 14 Tahun di Lampung Selatan Diduga Dianiaya Oknum Polisi

Sementara Tenaga Ahli Bidang Advokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Kabupaten Lampung Selatan Muklisin menyayangkan perbuatan penganiayaan tersebut.

Muklisin menuturkan tindakan kekerasan pada anak tercantum dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014.

"Dimana dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 menerangkan bahwa seseorang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak," kata Muklisin.

"Itu artinya, kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun bentuknya bisa melanggar UU tentang perlindungan anak," ungkapnya.

Menurutnya, seorang anak harus mendapatkan perlakukan yang spesial begitu juga dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Baca juga: Kapolres Lampung Selatan Tegaskan akan Selediki Dugaan Oknum Polisi Lakukan Penganiayaan

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved