Breaking News:

Tulangbawang

Pemkab Tulangbawang Tarik Potensi Pajak Jalan Tol Rp 2,3 Miliar Per Tahun

Pemkab Tulangbawang membidik pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari objek pajak jalan tol Terpeka yang masuk wilayah setempat.

Dokumentasi PT Hutama Karya
Ilustrasi. Pemkab Tulangbawang membidik pendapatan PBB dari objek pajak jalan Tol Terpeka. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Pemkab Tulangbawang membidik pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari objek pajak jalan Tol Terpeka yang masuk wilayah setempat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulangbawang, Ferly Yuledi, mengutarakan, ada potensi pendapatan PBB Perkotaan dan Pedesaan dari jalan tol yang besarannya mencapai Rp 2,3 miliar pertahun.

"Ini potensi pajak cukup besar untuk menambah kas PAD (pendapatan asli daerah) Tulangbawang dari sektor PBB-P," terang Ferly, Minggu (10/10/2021).

 Ruas jalan tol yang ditarik pajak itu mencapai panjang 16,2 kilometer.

Selain pajak jalan tol, ada juga potensi pajak dari rest area yang bakal ditarik oleh Pemkab Tulangbawang.

"Alhamdulillah, rest area 208 warga indah jaya Kecamatan Banjar Agung masuk wilayah Tulangbawang. Ada beberapa objek pajak yang bakal kita bidik di rest area itu," ungkap Bing, sapaan akrab Ferly.

Sebagaimana diketahui, jalan tol sebagai satu kesatuan merupakan objek PBB P2 yang memiliki karakteristik khusus, serta memiliki keluasan dan nilai yang tinggi. 

Demikian juga dengan besarnya PBB P2 terutang atas jalan tol dapat menjadi sumber penerimaan PBB P2 yang cukup signifikan dari sebuah kota/kabupaten yang kebetulan dalam wilayahnya dilewati jalan tol. 

Sebagai objek khusus, penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) jalan tol harus dilakukan dengan penilaian secara Individual. 

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) antara lain mengatur bahwa objek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan. 

Hal ini berarti bahwa objek PBB P2 dapat berupa bumi dan bangunan, bumi saja, atau bangunan saja. 

Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa jalan tol termasuk dalam pengertian bangunan sebagai objek PBB P2. 

Sama dengan objek PBB P2 lainnya, untuk jalan tol, objek pajak meliputi tanah (permukaan bumi) dan bangunan, dimana jalan tol itu sendiri merupakan bangunan. 

Tanah meliputi bagian tanah jalan tol yang berupa ruang milik jalan tol (rumijatol).

( Tribunlampung.co.id / Endra )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved