Disdikbud Lampung Akan Ajukan Kuantitas Anggaran Bantuan Sekolah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung berusaha akan mengajukan kuantitas anggaran bantuan sekolah. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Disdikbud Lampung Tommy Efra Handarta mewakili Kadisdikbud Sulpakar kepada Tribun Lampung, Jumat (22/10/2021). 

Perencanaan untuk kuantitas anggaran akan diajukan pada DPRD Lampung dalam APBD, namun tergantung kesiapan anggaran. 

"Pemda akan mengusahakan terjadinya peningkatan kuantitas bantuan operasional sekolah, tetapi ini tergantung dari kesiapan anggaran," kata Tommy.

Karena saat ini banyak sektor yang menerima dampak dari pandemi Covid-19 dan bukan sektor pendidikan saja. 

Baca juga: Duka Keluarga Korban Hanyut di Sungai Way Besai Way Kanan, Almarhum Tri Sosok Suka Menolong

Berdasarkan catatan Dapodik hingga Agustus 2021 ini mencapai 8.161 orang, jenjang SMA ada 4.063 anak yang putus sekolah. 

Lalu, 4.057 orang jenjang SMA dan SLB ada 41 orang, secara keseluruhan semuanya menjadi 8.161 orang. 

Tindak lanjutnya siswa jenjang SMA ini karena didasari dimasa pandemi ini banyak anak putus sekolah ini karena ingin membantu orangtuanya. 

"Dengan motivasinya melihat kondisi ekonomi keluarganya jadi penggerak memilih bekerja dari pada berekolah," kata Tommy.

Tentunya pada satuan pendidikan melalui guru telah berusaha menyampaikan informasi kepada siswa tentang pentingnya masa depannya kelak. 

Serta motivasi siswa ini untuk tetap bersekolah, angka putus sekolah ini dilihat dari statistik atau capaiannya hanya 2,6 persen dari siswa yang ingin sekolah.

Dan angka itu besar karena lebih dari 4 ribuan orang dan disatuan pendidikan telah melakukan pembinaan.

Semuanya sudah dilakukan oleh guru dalam penyampaian materi ektrakurikuler dalam pentingnya pendidikan bagi siswa dan mereka yang akan menggantikannya kedepan. 

Pada prinsipnya seluruh siswa bisa tamat sekolahnya, tetapi terkadang kembali pada hati pribadi anak itu sendiri yang tidak bisa dipaksakan. 

"Kalau motivasinya sudah untuk kerja dari pada sekolah, tentunya ketetapan hatinya untuk bekerja dari pada masuk kelas belajar itu sangatlah susah dikehendaki," kata Tommy.

Dengan harapan siswa yang putus sekolah ini bisa kejar paket A, B atau C.

Tetapi semua kewenangan kejar paket itu ada di kabupaten dan kota. 

Wakil Ketua DPRD Lampung Aprilliati mengatakan bahwa sepanjang didukung dengan kondisi seperti itu sudah kewajiban Pemprov Lampung harus hadir ditengah persolan masyarakat. 

Apalagi ini SDM untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa serta SDM yang unggul dan jangan sampai karena terdamapak pandemi. 

Maka tidak semangat lagi dalam melanjutkan sekolah dan penambahan kuantitas anggaran juga dilihat keuangan daerah. 

"Tetapi kalau diusulkan anggaran pendidikan dalam penambahan APBD, maka kita akan membahasnya," kata Aprilliati.

Persoalan ini kalau tidak disampaikan maka tidak tahu persoalan tersebut dan akan ada agenda pembahasan APBD murni. 

Nantinya akan ada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung tentang persoalan anak putus sekolah.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)