Breaking News:

Lampung Utara

27 Sekolah di Lampura Pembiayaannya Akan Dimerger

Sebanyak 27 SD di Kabupaten Lampung Utara harus dimerger dalam pembiayaan siswa-siswanya, dari rencana awalnya 50 SD.

Penulis: anung bayuardi | Editor: soni
tribun lampung / anung bayuardi
Kadisdik Lampura Mat Soleh 

 
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Sebanyak 27 SD di Kabupaten Lampung Utara harus dimerger dalam pembiayaan siswa-siswanya.Ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Kadisdikbud) Lampura Mat Soleh.

Mat Soleh menjelaskan, dari 50 sekolah yang seharusnya dimerger, setelah ada upaya dari camat hingga ke perangkat desa akhirnya hanya ada 27 SD saja yang dimerger dalam pembiayaan siswanya.

”Kalau sekolah yang ditutup itu enggak ada. Tapi kalau pembiayaan siswanya yang dimerger ada 27 SD,” katanya, Rabu 3 November 2021.

Untuk sekolah-sekolah yang dimerger, kepala sekolahnya akan dipindahkan ke sekolah-sekolah lain.

Atau nanti mereka akan ditempatkan sebagai pelaksana tugas di sekolah yang kepseknya  sudah pensiun.

Alternatif lainnya mereka bisa kembali seperti guru biasa dan boleh minta ditempatkan di mana saja, tentunya akan disesuaikan dengan formasi yang ada.

Siswa-siwa dari 27 sekolah tersebut akan tetap bersekolah di tempat biasa, namun pembiayaannya dimergerkan di sekolah terdekat, sehingga sekolah tersebut masih mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS).

”Masih sekolah di tempat biasa anak-anak. Namun pembiayaannya kita minta ke sekolah yang muridnya lebih dari 60 orang,” ujar Dia. 

Pemkab Lampura melalui Disdikbud, kata Mat Soleh, mendapat surat dari Kementerian Pedidikan soal sekolah yang dimerger.

Baca juga: Disdik Lampura Lantik 498 Kepala Sekolah

Dalam surat itu dijelaskan sekolah-sekolah yang muridnya selama tiga tahun berturut-turut di bawah 60 orang tidak diberikan dana BOS.

Alternatifnya, sekolah yang tida menerima BOS akan diserahkan ke Pemkab Lampura. Namun langkah ini juga tidak mungkin karena kondisi keuangan pemkab.

”Rencananya ini akan di mulai pada tahun 2022. Banyak yang kami pertimbangkan salah satunya Standar Pelayanan Minimal(SPM) yang sudah dikeluarkan Pak Bupati Budi Utomo bahwa minimal jarak antar sekolah 2 kilometer(KM),” kata dia. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved