Breaking News:

Bandar Lampung

Gindha Ansori: Implementasi Janji Gubernur Arinal Masih dalam Proses

Gindha Ansori Wayka mempertanyakan anggapan sebagian pihak yang menyatakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi gagal memenuhi 33 Janji Gubernur

Editor: soni
Istimewa
Gindha Ansori Wayka 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Praktisi dan Akademi Hukum di Bandar Lampung Gindha Ansori Wayka mempertanyakan anggapan sebagian pihak yang menyatakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi gagal memenuhi 33 Janji Gubernur

"Implementasi dari janji itu masih on process dalam kurun waktunya berkuasa selama 5 (lima) tahun, sehingga penilaian berdasarkan Premis Argumen yang diagungkan itu dikategorikan premature,  terkesan subjektif dan tendensius," kata Gindha lewat rilisnya, Senin (15/11/2021).

Menurut Gindha, hingga saat ini ada banyak yang sudah dilakukan dan upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Misalnya terkait ketersediaan lapangan kerja sebagai upaya  menurunkan angka pengangguran di Lampung, Gubernur Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung akan meluncurkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah (Si Gajah). 

Kondisi pembangunan Lampung, tambah Gindha, akan mencapai tingkat maksimal sebagaimana 33 janji Gubenur hingga 2 (dua) tahun kekuasaan, karena ibaratnya baru masuk pintu gerbang pasukan sudah dihujani peluru yang benama Covid-19. "Walaupun demikian, tetap saja beberapa sektor yang ada dalam jabaran 33 Janji Gubenur itu terlaksana misalkan dalam bidang pertanian, investasi, olah raga dan lain sebagainya," terangnya.

Baca juga: Arinal Djunaidi Lakukan Groundbreaking Bakauheni Harbour Ci di Menara Siger

Pernyataannya ini disampaikan untuk menangkis 4 (empat)  argumentasi yang beredar di publik melalui media online di Lampung akhir-akhir ini. Di antaranya Gubernur Arinal gagal mencapai sasaran kinerja ekonomi dan sosial yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021.

Kemudian, NTP Lampung selama 22 bulan (sejak Januari 2020 sampai Oktober 2021) selalu berada di antara posisi ke-9 atau ke-10 di Sumatera.

Selajutnya, pertumbuhan Ekonomi Lampung (y on y) selama 7 kwartal sejak kwartal 1 (Januari-Maret) tahun 2020 sampai kwartal 3 (Juli-September) tahun 2021, selalu berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera dan 

Dan argumen keempat, angka pengangguran di Lampung pada kurun waktu Agustus 2020 sampai Agustus 2021 justru bertambah naik ketika provinsi lainnya di Sumatera justru menurun.

Kendati demikian, terlepas dari anggapan bahwa Gubernur Lampung gagal oleh sebagian kecil masyarakat, Arinal Djunaidi telah punya strategi percepatan pemulihan ekonomi Lampung pasca Covid-19. Strategi itu meliputi 
 pembangunan sektor pertanian melalui platform program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang sedang dilaksanakan.

"Strategi lainnya Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pelaku industri kerajinan berskala kecil dan menengah atau UMKM untuk berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi," tutur Gindha. 

Selain itu pemprov juga menjaga daya beli masyarakat dengan melakukan upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K yakni memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan menjalin komunikasi efektif. 

"Strategi lainnya menjaga konsumsi pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca covid-19, termasuk di dalamnya percepatan realisasi dari anggaran program terkait Pemulihan Ekonomi dan mempercepat pelaksanaan tender barang dan jasa setiap Satuan Kerja atau Organisasi Perangkat Daerah," tambah Gindha.

Program yang akan sangat berdampak besar bagi peningkatan investasi di Provinsi Lampung ke depan, kata Gindha, di antaranya adalah pengembangan empat Kawasan Industri dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi yang ada di Bakauheni (Bakauheni Harbour City).(*)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved