Breaking News:

Lampung Selatan

Hendry Rosyadi Komentari Oknum Anggota DPRD Lampung Selatan Jadi Tersangka Dugaan Penipuan

Oknum anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Gerindra berinisial MI dilaporkan atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan.

Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus
Hendry Rosyadi seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Lampung Selatan di DPRD Lampung Selatan, Senin (15/11/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi ikut mengomentari kasus yang membelit anggotanya.

Menurut dia, DPRD memiliki lembaga bernama Badan Kehormatan yang akan mengevaluasi kinerja anggotanya.

Oknum anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Gerindra berinisial MI dilaporkan atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan.

MI ditetapkan sebagai tersangka pada September 2021 lalu.

Baca juga: Olivia Nathania Tersangka Kasus Penipuan Rekrutmen CPNS, Terancam 4 Tahun Penjara

Menanggapinya, Hendry Rosyadi mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Proses hukumnya kan masih berjalan. Dan oknum anggota DPRD Lampung Selatan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan tersebut. Kita ikuti proses hukumnya dan menyerahkan prosesnya kepada mereka," kata Hendry seusai menghadiri rapat paripurna HUT Ke-65 Lampung Selatan di Kantor DPRD Lampung Selatan, Senin (15/11/2021).

"Kan masih dalam proses pemeriksaan berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Kita masih menunggu hasil tersebut. Kalau sudah inkrah baru kita bisa menentukan proses selanjutnya," ungkapnya.

Hendry akan menyerahkan masalah ini kepada partainya.

"Kalau keputusannya sudah inkrah, baru kita serahkan keputusannya kepada partai. Karena ini kan kasusnya pribadi, tidak menyangkut tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR. Jadi biarkan partainya yang memutuskan," katanya.

Baca juga: Olivia Nathania Anak Nia Daniaty Resmi Jadi Tersangka Kasus Penipuan CPNS

Hendry menjelaskan, jika partai tidak memberikan respons, BK DPRD yang akan mengevaluasi.

"Kita ada badan yang akan mengevaluasi kinerja DPRD yaitu BK. Fungsi daripada BK itu untuk mengamati, mengevaluasi disiplin etika dan moral para anggota DPRD Dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD," kata Hendry.

"Tugas lain dari Badan Kehormatan tersebut untuk meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved