Breaking News:

Bandar Lampung

Dinas Kesehatan Lampung Tunggu Arahan Kemenkes untuk Vaksinasi Bagi Anak 6-11 Tahun

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi kepada anak usia 6-11 tahun.

Penulis: Bayu Saputra | Editor: Dedi Sutomo
Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra
Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana. Dinas Kesehatan Lampung tunggu arahan Kemenkes untuk vaksinasi bagi bnak 6-11 tahun. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dinas Kesehatan Provinsi Lampung masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi kepada anak usia 6-11 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan tentang vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun dari Kemenkes.

“Kita masih menunggu kebijakannya dari Kemenkes,” kata dia, Jumat (19/11/2021).

Menurut Reihana, secara klinis menurut ahli dibolehkan melakukan vaksinasi  bagi anak usia 6-11 tahun. Namun, hal itu baru merupakan pendapat ahli.

Namun, untuk pelaksanaannya masih akan menunggu arahan dari Kemenkes. Terutama untuk ketersediaan dosis vaksinnya serta teknis lainnya.

Baca juga: Lampung Selatan Ditarget 151.747 Dosis Vaksin Covid-19 per Hari

Untuk saat ini, lanjut Reihana, konsetrasi vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah mengutamakan masyarakat yang rentan.

Untuk anak usia 12-17 tahun diperuntukan untuk PTM (pembelajaran tatap muka).

Selain itu, kata Reihana, untuk ketersediaan dosis vaksin pun tidak seperti awal. Supllay vaksin jenis Sinovac masih kurang.

Padahal vaksin pertama dan kedua tidak boleh berbeda.

Rencana Penerapan PPKM Level III.

Rencana kebijakan PPKM Level 3 Pemerintah Pusat pun, kata dia, untuk memutus mata rantai penuluran pandemi Covid-19.

Baca juga: Beredar Video Pria Bawa Sajam di Tengah Keramaian di Bandar Lampung, Polisi: Pelaku Sudah Diamankan

Untuk itu, penerapan PPKM Level 3 yang akan dilakukan 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, harus diikuti.

Para penerapan PPKM Level 3 semua diatur. Kegiatan masyarakat pun dibatasi dan diatur. Untuk penegakan disiplin, nantinya akan melibatkan pihak kepolisian dan TNI.

"Kalau saya itu hidup jangan dibuat sulit, jangan sudah rumit tapi ditambah sulit. Kalau PPKM diberlakukan maka harus dijalankan, kita harus ada aturannya, " kata Reihana. (Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved