Breaking News:

Lampung Selatan

Yusdianto: Kasus Dugaan Penipuan Malik Ibrahim Harus Ditangani Profesional

Hal itu dikatakan Yusdianto terkait anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Gerindra bernama Malik Ibrahim yang dilaporkan terkait perkara dugaan pen

Istimewa
Pengamat dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Yusdianto. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Yusdianto menilai polisi seharusnya dapat bertindak tegas dalam menangani kasus yang menyangkut kelembagaan.

Hal itu dikatakan Yusdianto terkait anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Gerindra bernama Malik Ibrahim yang dilaporkan terkait perkara dugaan penipuan dan penggelapan.

Malik dilaporkan oleh Syukri Amin atas tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan berupa perjanjian pekerjaan.

"Karena yang bersangkutan ini merupakan pejabat publik, saya kira kepolisian harus bertindak profesional dalam menangani perkara ini," kata Yusdianto, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Hendry Rosyadi Komentari Oknum Anggota DPRD Lampung Selatan Jadi Tersangka Dugaan Penipuan

Yusdianto mengatakan, kasus tersebut tidak dapat dilakukan restorative justice karena merupakan kasus korupsi.

"Emang boleh restorative justice diterapkan untuk kasus korupsi? Kan nggak boleh. Ya kan jika ingin menggunakan restrorative justice kita harus melihat dulu perkaranya seperti apa. Apalagi perkara ini merupakan kasus penipuan dan penggelapan. Jadi apa hubungannya dengan restorative justice," beber dia.

"Jangan menggunakan bermacam dalih dan istilah, sehingga perkara ini menjadi tidak terang-benderang. Kalau berkas perkara ini sudah dimasukkan ke kejaksaan, lanjutkan saja. Kenapa kemudian dibuat demikian," ungkapnya.

Yusdianto menuturkan, jangan membuat perkara ini seolah-olah seperti perkara main-main. 

"Apalagi kasus tersebut menyangkut nama baik DPRD. Saya kira di situ kita menutut agar pihak kepolisian untuk profesional," katanya.

"Apalagi kasus ini juga menyangkut nama baik kelembagaan. Anggota dewan ini kan menyangkut kehormatan. Kalau misalkan yang bersangkutan terbukti bersalah, kenapa tidak di-SP3-kan saja kan begitu," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved