Lawan Covid19

Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan Perlu Dijaga untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Para tenaga kesehatan alias nakes sudah lebih siap dalam menghadapi gelombang ketiga Covid-19.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi petugas melakukan isi ulang gas oksigen di Distributor Gas Oksigen Restu Fadhil Gas, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/6/2021). Para tenaga kesehatan alias nakes sudah lebih siap dalam menghadapi gelombang ketiga Covid-19. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Para tenaga kesehatan alias nakes sudah lebih siap dalam menghadapi gelombang ketiga Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terpilih Adib Khumaidi.

Untuk itu, Adib pun meminta pemerintah menjaga ketersedian obat dan alat kesehatan seperti tabung oksigen dalam mendukung kesiapsiagaan tenaga kesehatan.

"Bagaimana ketersediaan obat dan alkes harus tetap dijaga. Sekarang kita menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi."

"Saya yakin teman-teman di lapangan, di daerah banyak melakukan upaya, belajar dari kejadian bulan Januari, bulan Juli kemarin (lonjakan kasus kemarin)," ungkap dia dalam Dialog Semangat Selasa KCPEN, Selasa (23/11/2021).

Ia berharap ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk mengatur strategi, di mana obat dan tabung oksigen sangat diperlukan.

Selain itu, persiapan di rumah sakit juga terus dilakukan, termasuk menyiapkan kembali ruangan atau tempat tidur untuk pasien Covid-19.

"Ini harus dilakukan sehingga kita akan siap kalau ada lonjakan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi," imbuhnya.

Diketahui, selain penerapan PPKM Level 3 pada saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah bersama Satgas Covid-19 juga mengantisipasi potensi kenaikan kasus melalui berbagai strategi kebijakan.

Beberapa strategi tersebut di antaranya:

Pertama, larangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun.

Kedua, pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.

Nantinya penyesuaian syarat bepergian akan diatur dalam Surat Edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan.

Ketiga, pengetatan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas publik.

Keempat, pengawasan penerapan kebijakan pengendalian sampai ke tingkat komunitas beserta pendisiplinan di lapangan secara langsung.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved