Berita Terkini Nasional

MK Sebut Omnibus Law Inkonstitusional, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki

Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan MK diucapkan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permane

TribunJakarta/Bima Putra
Ilustrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus diperbaiki. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan jika UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus diperbaiki.

Keputusan MK terkait UU Cipta Kerja ini dibacakan pada Kamis (25/11/2021).

Dalam keputusannya, MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah melakukan perbaikan terhadap UU tersebut dalam waktu dua tahun.

Baca juga: VIDEO Buntut Aksi Omnibus Law di Lampung, 2 Peserta Kedapatan Positif Covid-19

Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan MK diucapkan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan perbaikan UU dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya seperti yang disampaikan dalam putusan MK.

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah siap memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja dalam waktu yang ditetapkan dua tahun.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi," kata Airlangga, Kamis.

Airlangga juga mengatakan jika UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK.

Baca juga: Fakultas Hukum Universitas Lampung Gelar Seminar Nasional UU Cipta Kerja 

Ia menyebutkan, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” sebut Airlangga.

Bertentangan

Keputusan terkait UU Cipta Kerja ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan Chanel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan Chanel YouTube MK.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved