Breaking News:

Lampung Selatan

Naik Rp 7.621, UMK Lampung Selatan 2022 Sebesar Rp 2.659.506

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/658/V.08/HK/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan.

Tribunnews.com/Wahid Nurdin
Ilustrasi. UMK Lampung Selatan 2022 naik sebesar Rp 7.621,74 atau 0,29 persen. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah mengesahkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 di beberapa kabupaten/kota.

Misalnya Lampung Selatan yang naik sebesar Rp 7.621,74 atau 0,29 persen.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/658/V.08/HK/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Selatan Anas Anshori mengatakan, pihaknya menerima keputusan tersebut.

Baca juga: Pemkab Lamtim Tunggu Persetujuan UMK dari Pemprov 

"Pak Gubernur telah mengesahkan UMK di Lampung Selatan naik menjadi Rp 2.659.506,75. Suratnya baru saja dikirim sore ini," kata Anas saat dikonfirmasi, Kamis (2/12/2021).

"Besaran kenaikannya sekitar Rp 7.000. Atau jika dipersentasekan sekitar 0,29 persen," jelasnya.

"Selain itu pengusaha atau perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. Yang menjadi pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih," jelas dia.

"Pengusaha atau perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK yang telah ditetapkan. Ketentuan UMK dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022," jelasnya.

Anas mengatakan, pihaknya sebagai regulator hanya membuat rancangan atau perumusan besaran UMK.

"Kami sebagai regulator yang berada di sisi pemerintah tugasnya hanya membuat rancangan atau rumusan besaran UMK. Semua itu berdasarkan kajian. Kita hitung menggunakan rumus. Lalu keluarlah angka itu," sebutnya.

"Kalau ditanya pendapat, ya kami hanya menjalankan tugas kami sebagai dewan pengupah. Kalau mau minta pendapat soal ini, minta pendapat ke pekerja. Bisa minta wawancara serikat buruh ataupun serikat pemilik perusahaan. Karena mereka yang mengalami dampaknya," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved