Breaking News:

Lampung Barat

Wabup Lampung Barat Lantik 262 Pejabat Fungsional

Wabup Lampung Barat Mad Hasnurin melantik 262 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional.

Dokumentasi Diskominfo Lampung Barat
262 ASN Pemkab Lampung Barat yang dilantik menjadi pejabat fungsional. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Wabup Lampung Barat Mad Hasnurin melantik 262 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional di Lobi Kantor Bupati Lampung Barat, Jumat (31/12/2021).

Dalam sambutannya, Mad Hasnurin mengatakan, pelantikan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional tersebut melalui mekanisme penyetaraan jabatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021.

"Semoga momentum pelantikan ini menjadi semangat baru bagi kita dalam menata aktivitas pemerintahan ke arah yang lebih baik," harap Hasnurin.

Kemudian, mengatasnamakan pemerintah daerah setempat, Hasnurin memberikan ucapan selamat kepada ASN yang baru dilantik tersebut.

"Saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan selamat kepada saudara yang baru saja dilantik," ujarnya.

"Kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara di pundak saudara dijalankan dengan penuh tanggung jawab," sambung dia.

Transformasi pejabat struktural menjadi pejabat fungsional, menurutnya, merupakan suatu bentuk perubahan guna menuju birokrasi yang profesional.

Hasnurin menerangkan, pasca penyederhanaan birokrasi tersebut, diperlukan strategi pengelolaan pejabat fungsional yang efektif dan inovatif untuk mewujudkan pejabat fungsional yang profesional sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing.  

"Penyetaraan jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke pejabat fungsional melalui penyesuaian pada jabatan fungsional yang setara," kata dia.

Ia menjelaskan, dasar hukum yang digunakan dalam penyetaraan jabatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. 

"Tujuan penyetaraan jabatan adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik," jelas Hasnurin.

Sebagai informasi, dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan, instansi pemerintah perlu melaksanakan langkah sebagai berikut:

1. identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. 
2. Pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi.
3. Pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi.
4. Pemetaan dan penghitungan penghasilan pejabat yang berdampak dengan membandingkan antara penghasilan pada saat sebelum dan sesudah penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. 

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/8302/OTDA tanggal 16 Desember 2021 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor: 800/4792/07/2021 tanggal 29 Desember 2021 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, terdapat 262 pejabat administrasi yang telah diverifikasi dan divalidasi serta mendapatkan persetujuan untuk disetarakan ke jabatan fungsional.

(Tribunlampung.co.id/Nanda Yustizar Ramdani)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved