Breaking News:

Metro

DPRD Metro Lampung Tanggapi Pembangunan Tugu Iqro, Ketua Komisi I: Masih banyak Prioritas Lain

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menanggapi wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, untuk membangun Tugu Iqro yang sebelumnya Tugu Pena

Penulis: Yogi Wahyudi | Editor: Hanif Mustafa
ISTIMEWA
Ilustrasi wilayah Tugu Pena. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menanggapi wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Metro pembangunan Tugu Pena menjadi Tugu Iqro. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menanggapi wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, untuk membangun Tugu Iqro yang sebelumnya Tugu Pena sebagai icon baru Kota Metro

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Metro, Didik Isnanto saat dihubungi, Kamis (6/1/2022).

Menurutnya, wacana Wali Kota Metro tersebut, belum terlalu penting di tengah pandemi covid-19. 

"Kalau bicara tugu pena jadi tugu iqro yang di wacanakan pak wali, saya nilai belum ada urgensinya di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi," ujarnya. 

"Masih banyak infrastruktur yang rusak seharusnya menjadi prioritas pembangunan," lanjut Didik. 

Baca juga: Harga Minyak Goreng di Metro Lampung Masih Tinggi

Ia mengatakan, hingga saat ini masih ada hal yang dinilai penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot, terutama prihal kepentingan masyarakat. 

"Metro ini masih ada beberapa wilayahnya yang rawan banjir dan minimnya penerangan akibat lampu jalan yang belum tersedia secara merata, harusnya itu yang diutamakan oleh Walikota," katanya. 

Kendati Demikian, Didik tetap setuju pemerintah membangun icon baru namun tidak menghilangkan sejarah dari icon yang telah ada.

"Saya sebagai muslim setuju dibuatkan Tugu Iqro, tapi tidak sekarang dan jangan di lokasi yang sudah ada seperti tugu pena," tutur Didik. 

Didik juga menegaskan, wacana Wali Kota untuk merehabilitasi tugu pena, belum mendapat persetujuan dari DPRD setempat. 

Baca juga: Lampaui RPJMD 2022, Persentase BPJS Kesehatan Metro Lampung 95,76 Persen

"Dan perlu diingat, itu tidak ada persetujuan dari Legislatif, prioritaskan kepentingan masyarakat luas, perbaikan infrastruktur yang rusak, pengembangan UMKM dan penyediaan pupuk bagi petani, itu yang saya kira lebih penting," tutup Didik. 

( Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved