Bandar Lampung

Jaringan Masyarakat Sipil hingga LAdA Damar Lampung Dorong Pengesahan RUU TPKS Jangan Nunggu Lama

JMS untuk Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Forum Pengada Layanan (FPL) – LAdA DAMAR Lampung mendorong Panja RUU TPKS segera disahkan.

Dok Istimewa
Jaringan Masyarakat Sipil hingga LAdA Damar Lampung Dorong Pengesahan RUU TPKS Jangan Nunggu Lama 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Forum Pengada Layanan (FPL) – LAdA DAMAR Lampung mendorong Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) bisa segera disahkan.

"Pembahasan tahap pertama RUU TPKS pada 4 April 2022 oleh Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS bersama pemerintah telah rampung. Harapannya bisa segera disahkan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (LadA) Damar Lampung Sely Fitriani, Selasa (5/4/2022).

Forum Pengada Layanan (FPL), Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), dan para penyintas kekerasan seksual, terusnya, mengapresiasi penyelenggaraan yang memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS tersebut. 

"Kami juga mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyempurnakan draf RUU TPKS hasil harmonisasi yang progresif," ujarnya.

"Di mana sesuai kepentingan korban kekerasan seksual, termasuk hak penyandang disabilitas korban kekerasan," sambung dia.

Dari hasil pembahasan tersebut, ada beberapa hal penting yang dicatat sebagai capaian seperti RUU TPKS telah memasukkan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Dimana di dalamnya yaitu pelecehan seksual non-fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; kekerasan seksual berbasis elektronik; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; dan perbudakan seksual.

"Masuknya peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam proses pendampingan dan perlindungan korban KS. Dengan demikian pemerintah harus memastikan kehadiran penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pembentukan pusat layanan terpadu," jelasnya.

Terkait hal penting lainnya yaitu adanya victim trust fund atau dana bantuan bagi korban kekerasan seksual.

Hal ini menjadi angin segar untuk memastikan dukungan bagi korban dalam menjalani proses penangan perkara kekerasan seksual. 

Poin lainnya dimana ada ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menggelar penyidikan dan proses hukum lain tanpa menimbulkan trauma bagi korban. 

Adanya ketentuan yang melarang pelaku KS untuk mendekati Korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum.

Ketentuan ini menjadi ujung tombak keselamatan korban KS yang tidak harus melarikan diri dari pelaku. 


Adanya ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved