Lampung Timur

Gerindra Lampung Timur Ogah Dukung Pemkab Ngutang Rp 300 M ke PT SMI 

Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero, mendapat penolakan dari Partai Gerindra Lampung Timur.

Penulis: Yogi Wahyudi | Editor: soni
dokumentasi
Ketua Partai Gerindra Lampung Timur, Mohammad Zakwan beberapa waktu lalu. Gerindra Lampung Timur Tolak Rencana Peminjaman Pemkab Lampung Timur ke PT SMI  

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero, mendapat penolakan dari Partai Gerindra Lampung Timur.

Ketua Partai Gerindra Lampung Timur, Mohammad Zakwan menolak, lantaran menurutnya besaran bunga pinjaman cukup besar.

Menurutnya, tujuan pinjaman tersebut akan fokus pada pemantapan infrastruktur konektivitas, permukiman dan pengelolaan sumber daya air pertanian. 

"Rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 300 miliar, ke PT SMI, Persero di bidang pembiayaan. Setelah saya pelajari dan telaah mendalam konsekuensi logis sangat berat karena besarnya bunga hingga 7,75 % dengan jangka waktu pembayaran pengembalian pinjaman daerah adalah 5 tahun," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (9/4/2022).

"Juga ditambah biaya lainnya, yaitu up front, biaya manajemen dan biaya administrasi ditetapkan masing-masing sebesar 0,50 % dari nilai pinjaman yang pembayarannya dilakukan di muka ada pada saat perjanjian efektif," sambungnya.

Ia mengaku skeptis terhadap pengelolaan dana pinjaman tersebut dapat berjalan efisien dan efektif. 

Baca juga: Soal Rencana Pemkab Lampung Timur Ajukan Pinjaman ke PT SMI, Dawam: Prioritas Perbaikan Jalan

"Saya khawatir dengan beberapa hal, di antaranya menambah beban berat APBD terkait pokok pinjaman, biaya Up Front, Biaya Administrasi, Bunga Pinjaman, Biaya Manajement bahkan sanksi atau denda keterlambatan," tuturnya.

Ia juga mengatakan, pinjaman tersebut akan membebankan kepada pejabat di periode berikutnya dalam pembayarannya.

"Ini berpeluang memberikan legacy buruk bagi pemerintahan berikutnya, karena bertanggungjawab untuk membayar hutang," ungkapnya.

Ia menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, agar fokus pada anggaran, melalui upaya peningkatan bantuan pusat.

"Solusinya lebih baik fokus pada penggunaan anggaran dan loby dipanggung nasional ,melalui upaya peningkatan bantuan pusat DAK, DAU, DBH dan aspirasi 20 Anggota DPR RI serta 4 DPD RI yang mewakili Provinsi Lampung," tandasnya.  ( Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi )

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved