Ikuti Kebijakan Larangan Ekspor CPO, Pemprov Lampung Pantau Produsen Minyak Goreng

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait adanya larangan ekspor CPO.

Sebagaimana dalam instruksi presiden (inpres) terkait larangan minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) dikirim ke luar negeri.

Kadisperindag Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan pihaknya akan mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

"Karena tujuannya untuk menambah ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Sehingga diharapkan harga minyak goreng juga akan turun harganya," kata Elvira, Sabtu (23/4/2022).

Kendati demikian, Elvira mengaku pihaknya tetap memantau pasokan minyak goreng dari hulu ke hilir.

Baca juga: Airlangga Hartarto : Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Baca juga: bank bjb Jalin Kerjasama dengan LPEI Dorong Ekspor Indonesia

"Jadi nanti dipantau dari produsen atau distributor apakah ada penambahan stok minyak goreng atau tidak seiring dengan kebijakan pelarangan ekspor," bebernya.

Selain pemantauan ketersediaan barang, Elvira mengatakan pihaknya juga akan memonitor harga minyak goreng setelah kebijakan ini diberlakukan.

"Saat ini stok minyak goreng di Lampung sampai dengan lebaran cukup, terutama minyak goreng yang kemasan," tegasnya.

"Kalau untuk minyak curah masih terus didistribusikan agar bisa merata di seluruh kabupaten dan kota se Lampung," tandasnya.

Sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menegaskan jika Pemprov Lampung akan hadir dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng melalui operasi pasar sembako.

"Kemarin ada ribuan paket sembako yang disiapkan untuk operasi pasar di Metro diantaranya beras 5kg, gula 1kg, tepung terigu 2kg dan minyak goreng kemasan 900ml dengan nilai subsidi masing-masing sebesar Rp 25.000 per paketnya," kata Arinal. (Tribunlampung.co.id Bayu Saputra)