HPDKI Lampung Minta Pemerintah Daerah Serius Tangani PMK

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Lampung meminta pemerintah daerah serius dalam penanganan penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Ketua HPDKI Lampung Budi Yuhanda mengatakan penanganan harus menyeluruh tidak hanya pada sapi melainkan juga pada domba dan kambing.

Pasalnya, domba dan kambing juga terkena dampak PMK pada sapi dan mempunyai potensi tinggi tertular.

Dia melanjutkan, para peternak domba dan kambing juga sangat dirugikan dan terdampak akibat virus PMK ini.

“Sapi yang punya virusnya tapi domba dan kambing juga kena dampaknya," kata Budi Yuhanda, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Mengendarai Mobil Honda CRV, Nenek 80 Tahun di Bandar Lampung Tabrak Tembok Rumah Warga

Baca juga: Digerebek oleh Istri Sah, Oknum Pegawai Bapas Kelas II Bandar Lampung Diduga Berselingkuh

"Walau tak terlihat, tapi domba dan kambing ini punya potensi penularan sangat tinggi,” tambahnya.

Di Lampung sendiri, kata dia, sudah ada domba dan kambing yang terjangkit virus PMK.

“Seperti di Lamteng sudah ada seratusan domba dan kambing yang kena virus PMK,” kata dia.

Dia menuturkan memang ada perbedaan antara sapi dan domba kambing yang terkena virus PMK itu.

"Kalau sapi itu terlihat, tapi kalau domba dan kambing ini tidak terlihat walaupun kena virus ini. Atau kalau dalam Covid-19 itu istilahnya OTG atau tanpa gejala. Akibatnya pemerintah pun melarang domba dan kambing yang kena PMK ini untuk dijual,” terangnya.

Untuk itu Budi Yuhanda politisi melakukan berbagai langkah dan upaya.

Salah satunya melaksanakan kebijakan pusat dengan membagi tugas tiap daerah untuk memantau PMK pada domba dan kambing.

“Kita juga memfasilitasi vaksinasi mandiri. Tapi ini peminatnya masih sepi. Karena harus mengeluarkan kocek ratusan ribu, makanya peminatnya masih sedikit,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah agar bisa menganggarkan untuk penanganan virus PMK ini.

"Kita akan dorong di APBD murni, karena kalau di perubahan nggak sanggup peluangnya," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung ini.

"Kalau pemerintah mau serius ini emang harus dianggarkan," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti rugi bagi ternaknya yang terkena virus PMK ini.

“Vaksinasi kita bantu dan perbanyak, jangan mengandalkan dari pusat," kata dia.

"Kalau dari pusat itu kan terbatas dan penyebaran tidak merata,” sebutnya.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)