Cegah Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Pesawaran, Lampung Sampaikan Aturan ke Semua Kalangan

Tribunlampung.co.id, Pesawaran- Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Lampung berupaya tekan pelanggaran Pemilu 2024 melalui pendidikan politik.

Bentuk pendidikan politik dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Lampung berupa pemberian pengetahuan tentang aturan kepemiluan secara benar demi hindari pelanggaran Pemilu 2024.

Untuk itu Ketua Bawaslu Pesawaran, Lampung Ryan Arnando mengaku, pihaknya kini fokus ke pendidikan politik demi minimalisir pelanggaran Pemilu 2024.

Menurut Ryan, saat ini Bawaslu Pesawaran sudah melakukan sosialisasi ke beberapa kalangan.

Seperti sebulan yang lalu melakukan sosialisasi kepada komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Baca juga: Ryan Arnando, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Lampung Penyuka Sejarah dan Sastra

Baca juga: KPU Pringsewu Lampung Akan Berdayakan Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024

Tak hanya sosialisasi juga dilakukan kepada kelompok kepemudaan dengan bekerja sama dengan DPD KNPI Kabupaten Pesawaran.

Selain itu juga rencana kedepannya akan turut juga sosialisasikan dengan kelompok perempuan, kelompok tani dan lainnya.

"Tentu hal itu menjadi program yang kami tekankan, jelang pemilu 2024" ucap Ryan.

Ia juga mengungkapkan hal terkait tersebut tentunya diharuskan untuk meningkatkan kapasitas internal Bawaslu Pesawaran.

"Tentunya peningkatan kualitas internal Bawaslu harus ditingkatkan melalui kajian rutin setiap minggunya berdasarkan produk hukum kepemiluan" katanya.

Program-program mengenai sosalisasi jelang pemilu 2024 ini Bawaslu menggandeng lintas sektoral dalam pelaksanaannya.

Ia mengungkapkan jika persoalan terjadinya pelanggaran itu hampir setiap kali ada.

Baca juga: Kopi Sakti 99, Kopi Robusta dari Gunung Betung, Pesawaran, Lampung

Baca juga: Pasokan Lokal Lancar, Harga Cabai Merah di Pesawaran Lampung Turun Jadi Rp 85 Ribu

Maka dengan itu Bawaslu akan menekan angka terjadinya pelanggaran tersebut.

"Bawaslu melihat sisi pemahaman regulasi,untuk menekan pelanggaran diperlukan pemahaman yang baik kepada masyarakat, partai politik, dan pihak yang terlibat di unsur-unsur kepemiluan" jawab Ryan.