Pemilu 2024

Bawaslu Lampung Belum Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Parpol

"Tentunya kita menerima laporan dari pihak parpol terkait hal seperti ini, tapi sampai saat ini memang belum ada," kata Hermansyah, Kamis (1/9/2022).

Tribunlampung.co.id/Dok. Bawaslu
Ilustrasi. Bawaslu Lampung belum terima laporan parpol terkait pelanggaran administrasi. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bawaslu Lampung belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam tahapan pendaftaran calon peserta.

Diketahui, Bawaslu RI tengah menindaklanjuti laporan dari Partai Reformasi terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU dalam tahapan pendaftaran calon peserta.

Anggota Bawaslu Lampung, Hermansyah mengatakan, hingga saat ini Lampung belum menerima laporan terkait pelanggaran administrasi.

Hermansyah menjelaskan, selama tahapan berlangsung pihaknya belum menerima laporan mengenai pelanggaran administrasi di KPU.

Termasuk juga laporan mengenai sengketa dalam proses verifikasi administrasi tingkat wilayah Kota/Kabupaten.

Baca juga: DKPP Dorong Petani Tingkatkan Kualitas Pisang Pesisir Barat agar Dikenal

Baca juga: Wahdi Tinjau Pembangunan Mall Pelayanan Publik Senilai Rp 2,6 Miliar di Sesat Agung

"Tentunya kita menerima laporan dari pihak parpol terkait hal seperti ini, tapi sampai saat ini memang belum ada," kata Hermansyah, Kamis (1/9/2022).

Menurut Hermansyah, laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kota/Kabupaten dapat dilakukan secara berjenjang.

Artinya, lanjut Hermansyah jika ada parpol yang merasa adanya pelanggaran administrasi, dapat melaporkan ke Bawaslu Kota/Kabupaten.

"Berjenjang, misal ada dugaan pelanggaran di Provinsi bisa ke Bawaslu Provinsi," kata Hermansyah.

Hermansyah menambahkan, sampai sejauh ini pihaknya masih membuka posko pengaduan yang dibuka terkait pencatutan data oleh parpol.

Berdasarkan laporan periodik posko pengaduan masyarakat, Kamis, 1 September 2022 sebanyak 134 aduan.

Hermansyah mengakui masih banyak masyarakat non partisan yang identitasnya dicatut oleh parpol.

Baca juga: Kuota P3K Tahap Tiga di Kabupaten Pringsewu 124 Formasi untuk Kategori Guru

Baca juga: Polres Metro Amankan 10 Tersangka Narkoba Sepanjang Juli hingga Agustus 2022

Laporan mengenai pencatutan identitas warga ini bisa dilakukan di setiap posko aduan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kendati demikian, Hermansyah menyebut sebenarnya masih banyak lagi data masyarakat yang dicatut oleh parpol.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved