Berita Terkini Nasional

Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Harga BBM Tak Diturunkan Pemerintah

Imbas pemerintah yang menaikkan harga BBM, memicu penolakan dari masyarakat umum, terutama serikat buruh, hingga muncul ancaman mogok kerja nasional.

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat menyerukan aksi mogok kerja nasional kepada para buruh jika harga BBM tak kunjung diturunkan, Selasa (6/9/2022). Imbas pemerintah yang menaikkan harga BBM, memicu penolakan dari masyarakat umum, terutama serikat buruh, hingga muncul ancaman mogok kerja nasional. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Imbas dari pemerintah yang menaikkan harga BBM atau bahan bakar minyak, memicu penolakan dari masyarakat umum, terutama serikat buruh hingga muncul ancaman mogok kerja nasional.

Serikat buruh mengancam untuk melakukan aksi mogok kerja nasional jika harga BBM tak diturunkan pemerintah.

Paling cepat, serikat buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional pada awal November 2022, jika harga BBM tak kunjung diturunkan.

"Siap mogok nasional? Siap!"

"November akhir atau Desember awal, bila (harga) BBM tidak diturunkan," seru Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI.

Baca juga: Hotman Paris Minta Kasus Santri Tewas Diselidiki, Ponpes Gontor Beri Penjelasan

Baca juga: Polri Lanjutkan Sidang Kode Etik Hari ini dalam Perkara Pembunuhan Brigadri J

Seruan tersebut langsung dijawab langsung oleh massa aksi buruh, Selasa (6/9/2022).

Selain soal tuntutannya terhadap harga BBM, buruh juga mendesak pemerintah untuk membatalkan disahkannya UU Omnibus-Law Cipta Kerja.

Buruh juga menuntut agar upah minimun dinaikkan sebesar 10-13 persen pada Tahun 2023, jika tidak, maka ancaman mogok nasional akan dilakukan

"Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," tegas Said Iqbal.

Iqbal meminta kepada para kaum buruh untuk tidak perlu khawatir melakukan aksi mogok nasional ini.

Dia menyatakan akan bertanggung jawab jika memang ada hal yang tak diinginkan.

"Nggak usah takut, saya yang pimpin langsung."

"Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional."

"Tapi konstitusional mengikuti aturan UU, menjaga ketertiban," ucap dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved