Berita Lampung

Jaksa Tuntut Oknum ASN Lampung Barat 8 Bulan Penjara Kasus KDRT, Kuasa Hukum Korban Lapor Kejagung

Korban KDRT di Lampung Barat keberatan tuntutan yang diberikan jaksa 8 bulan yang dianggap terlalu ringan dan akan lapor ke Kejagung.

Penulis: Bobby Zoel Saputra | Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra
Hilda Rina selaku kuasa hukum NMS jelaskan tuntutan ke AD, oknum ASN Lampung Barat tentang tindak KDRT dinilai terlalu ringan dan selanjutnya kirim surat ke Kejagung. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat Oknum ASN di Lampung Barat AD (38) dituntut 8 bulan penjara karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya NMS (33).

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat bagi terdakwa AD atas tindak KDRT pada istrinya NMS.

Ternyata NMS masih keberatan atas tuntutan dari JPU di sidang Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat yang menganggap perlakuan AD tidak sebanding jika cuma dituntut 8 bulan.

Hilda Rina selaku kuasa hukum NMS mengatakan bahwa tuntutan ke oknum ASN Lampung Barat yang telah melakukan KDRT tersebut dinilai tidak adil.

Hilda juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera membuat laporan ke Kejaksaan Agung RI untuk menuntut keadilan terkait tuntutan tersebut.

Baca juga: Harga BBM Naik, Polisi Gerebek Rumah Wanita Lansia di Way Kanan: Demi Kamtibmas

Baca juga: Kondisi Unila Kondusif Pasca Mahasiwa Ricuh usai Gelaran Bazar

"Dari hasil tuntutan tersebut tentunya kami akan segera membuat laporan untuk menuntut keadilan ke Kejaksaan Agung RI,” kata Hilda, Kamis (22/9/2022).

“Tuntutan 8 bulan tersebut tidak adil dengan apa yang telah dilakukan terdakwa kepada korban selama ini,” pungkasnya.

Tembusan surat tersebut tahapnya akan berawal dari Menkumham dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan tembusan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan Dinas PPA Provinsi Lampung, dan terakhir menyurati Mahkamah Agung RI.

Diketahui bahwa aksi tidak terima dengan tuntutan 8 bulan dan rencana pengiriman surat tuntutan keadilan ke Kejaksaan Agung RI dilakukan Hilda saat menggelar konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemarin.

Hilda menyampaikan bahwa tuntutan 8 bulan terhadap terdakwa tersebut tidak sebanding dengan kekerasan fisik dan rasa trauma yang diberikan pelaku terhadap korban.

Hal itu dibuktikan dengan adanya hasil visum et revertum yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Selain itu berdasarkan hasil assesment dari psikiater dari UPT Provinsi Lampung, korban mengalami trauma psikis yang sangat mendalam.

Baca juga: Tak Terpengaruh Kenaikan Harga, Pengeluaran Konsumsi Rokok di Lampung Lebih Besar dari Beras

Baca juga: HUT ke-31, Kabupaten Lampung Barat Raih 12 Penghargaan di Bawah Kepemimpinan Parosil

Menurut Hilda, perlakuan KDRT oknum ASN ke korbannya tersebut merupakan perlakuan yang tidak manusiawi.

"Semua kekerasan yang sudah dilakukan terdakwa terhadap korban merupakan perlakuan yang tidak manusia,” kata Hilda.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved