Jaksa Tuntut Oknum ASN Lampung Barat 8 Bulan Penjara Kasus KDRT, Kuasa Hukum Korban Lapor Kejagung

“Perbuatan terdakwa juga diketahui dilakukan terus-menerus dari tahun 2019 hingga tahun 2022,” tambahnya.

“Selain itu tidak ada perjanjian perdamaian antara kedua pihak sehingga tidak adil rasanya jika tuntutan hanya 8 bulan," ujarnya

Hilda pun membandingkan tuntutan dua kasus yang sama terkait KDRT yang pernah pihaknya urus juga.

"Dibandingkan dengan kasus yang sama yaitu terdakwa RS hanya menampar istrinya dan dituntut 2 tahun 6 bulan,” kata Hilda.

“Sedangkan ini terdakwa melakukan hal yang lebih dari sekedar menampar hanya dituntut 8 bulan,” terusnya.

“Sangat jauh sekali perbedaannya dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang besar untuk kami,” pungkasnya.

Dari perbandingan dua kasus tersebut, tentunya pihak korban juga mempertanyakan integritas pihak jaksa penuntut umum (JPU) tersebut.

Selain itu selama menjalani proses persidangan, terdakwa selalu menunjukkan sikap yang tidak baik dengan bersikap tidak jujur dan terkesan sok hebat yang membuat majelis hakim geram.

Hal tersebut membuat tim kuasa hukum menilai bahwa terdakwa secara tidak langsung sudah tidak kooperatif dalam mengikuti semua rangkaian sidang yang sudah berlangsung.

Dari beberapa poin di atas, tidak ada alasan lagi bagi pihak korban untuk memaafkan apalagi untuk meringankan tuntutan terdakwa dalam kasus ini.

Hilda dan keluarga korban berharap surat laporan untuk tuntutan keadilan bagi korban bisa segera direspon.

Hal itu agar korban bahkan seluruh korban KDRT di seluruh Indonesia bisa mendapatkan keadilan atas perlakuan KDRT yang dilakukan oleh suaminya.

JPU Pertimbangkan Rumah Tangga Terdakwa dan Istrinya

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat diwakili Kasie Intel Zenerico mengatakan tuntutan yang diberikan JPU untuk terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan.