Berita Terkini Nasional

Dana Desa Rawan Diselewengkan, KPK Edukasi 7.809 Kades di Jawa Tengah Agar Perangi Korupsi

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan rasuah, mengingat 686 kades se-Indonesia terjerembab dalam kasus korupsi dana desa.

Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi edukasi kepada 7.809 kepala desa di Jawa Tengah tentang pencegahan korupsi. 

Tribunlampung.co.id, Semarang- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi edukasi kepada 7.809 kepala desa di Jawa Tengah tentang pencegahan korupsi.

Materi pembekalan disampaikan langsung Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Bimtek Desa Antikorupsi, yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Jateng, Senin (26/09/2022) kemarin.

Bimtek juga dihadiri Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan rasuah, mengingat 686 kades se-Indonesia terjerembab dalam kasus korupsi dana desa.

Baca juga: Dua Warga Lampung Selatan Dikabarkan Hilang saat Memancing di Laut Canti

Baca juga: ASN Pesawaran Lampung Nanang Sumarlin Tulis Buku Meraih Asa

Digelar secara hybrid, acara tersebut itu diikuti 7.809 kepala desa/perangkat secara online dan perwakilan kades dari 29 desa, yang nantinya didapuk sebagai Desa Antikorupsi.

Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengatakan, edukasi Desa Antikorupsi merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Gowa Juni 2022, saat  ajang penghargaan 10 desa antikorupsi. 

Secara Nasional, Desa Banyu Biru di Kabupaten Semarang didapuk sebagai desa antikorupsi tingkat nasional.

Data KPK RI dari tahun 2012-2021 kasus korupsi dana desa di Indonesia mencapai 601 kasus. 

Dari jumlah itu, 686 kades telah terseret.

"Pak Gubernur minta agar di setiap desa ada piloting (Desa Antikorupsi) tahun lalu ada satu (Desa Banyubiru-Kabupaten Semarang). Sekarang ada sekitar 26 masing-masing sudah ada desa percontohan antikorupsi," jelas Nurul.

Ia mengatakan, Desa Antikorupsi mengacu pada dua hal. 

Pertama komitmen pemdes melayani rakyat dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, potensi korupsi oknum kades atau perangkat desa mungkin terjadi bila tidak ada integritas. 

Ini karena, pemerintah pusat menganggarkan dana desa dengan jumlah yang fantastis. 

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved