Berita Lampung

Penyesuaian Tarif Penyeberangan Kemenhub, Tak Cukup Jamin Keselamatan Pelayaran

Keputusan Kemenhub KM 184 tahun 2022 terkait penyesuaian tarif penyeberangan, tidak sesuai dengan usulan Gapasdap Bakauheni.

tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus
Ketua DPC Gapasdap Bakauheni Warsa heran dengan Kemenhub sebagai penanggungjawab keselamatan transportasi, akan tetapi menetapkan tarif bertolak belakang dengan keselamatan pelayaran. 

Tribunlampung.co.id, Lampung SelatanKeputusan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif penyeberangan dalam rangka penyesuaian harga BBM, dinilai Gapasdap belum sesuai.

Keputusan Kemenhub KM 184 tahun 2022 terkait penyesuaian tarif penyeberangan, tidak sesuai dengan usulan Gapasdap Bakauheni.

Padahal menurut Ketua DPC Gapasdap Bakauheni Warsa, usulan penyesuaian tarif tersebut tidak terlalu besar. Namun, Keputusan Kemenhub menyesuaikan tarif tidak mengesampingkan aspirasi Gapasdap.

"Sebenarnya usulan Gapasdap untuk penyesuaian tarif angkutan penyeberangan akibat adanya kenaikan harga BBM tidak terlalu besar," kata Warsa, Kamis (29/9/2022)

Akan tetapi, menurut Warsa, yang besar adalah adanya kekurangan pada saat penetapan tarif sebelumnya yang dihitung mulai 2018.

Baca juga: Dua Siswa SMA Kebangsaan Lampung Selatan Lakukan Pemukulan ke Adik Tingkat Kini Jalani Skorsing

Baca juga: KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi pada Masyarakat di Lampung Selatan

"Dimana kekurangan tersebut mencapai 35,4 persen yang sebenarnya sesuai ketentuan harus dilakukan evaluasi atau penyesuaian setiap 6 bulan, tetapi hal ini tidak dilakukan," katanya

"Sehingga tidak cukup untuk menjamin keselamatan pelayaran dan juga standar pelayanan minimum," ujarnya

Warsa merasa heran dengan Menteri Perhubungan sebagai penanggung jawab keselamatan transportasi. Akan tetapi kenapa menetapkan tarif yang bertolak belakang dengan keselamatan.

Dikatakan Warsa, seakan-akan dengan Keputusan Kemenhub pihaknya mau dijebak "Pada penilaian publik tentang rendahnya jaminan keselamatan transportasi penyeberangan ataupun standar pelayanan minimum yang kurang," ungkapnya

"Kami sebagai asosiasi pengusaha angkutan penyeberangan tidak bisa menerima tuntutan untuk keselamatan dari pemerintah," ujarnya

Sehinggam kata dia, keselamatan bukan menjadi tanggung jawab operator/pengusaha lagi. Tetapi merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, karena kondisi pentarifan yang sangat minim.

Warsa mengatakan, tarif angkutan penyeberangan yang melakukan perhitungan adalah pemerintah. Sehingga ketika terjadi kekurangan dalam penetapannya seolah-olah ada unsur kesengajaan.

Baca juga: Dua Warga Jondong, Rajabasa, Lampung Selatan Hilang di Laut Canti Ditemukan Meninggal Dunia

Baca juga: Tanamkan Nilai-nilai Antikorupsi di Masyarakat, KPK RI Sambangi Lampung Selatan

"Bila terjadi kecelakaan, maka menteri yang harus bertanggung jawab," ujarnya

Kurangnya tarif besaran tarif yang diputuskan Kemenhub tersbeut, selain berpengaruh pada faktor keselamatan, dikhawatirkan juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved