Walhi Lampung Tuntut Keadilan ke Aparat Hukum dan Pemerintah Dampak Bencana Alam

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung mengkampanyekan krisis iklim dan lingkungan hidup.

Kampanye krisis iklim dan lingkungan hidup dari Walhi diadakan di Tugu Adipura, Bundaran Gajah, Bandar Lampung.

Walhi minta masyarakat Lampung haruskan sadar dengan lingkungan saat ini sudah mulai mencekam kondisi lingkungannya.

Kampanye iklim dan lingkungan hidup oleh Walhi Lampung juga terkait pelaksanaan United Framework Climate Change Conference (UNFCCC) atau Conferene of Party (COP) ke-27 digelar pada (6-18/11/2022) di Negara Mesir.

Kemudian juga dalam momentum Konferensi Tingkat Tinggi The Groups of Twenty (KTT G20) pada (15-16/11/2022) di Provinsi Bali.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri mengatakan, sengaja menggelar aksi kampanye pada momentum dua hajat dunia tersebut.

Baca juga: Perkuat Sinergitas Antar Instansi Lewat Olahraga, PLN Gelar Turnamen Mini Soccer

Baca juga: Tanah Longsor di Pesisir Barat Lampung, Renggut 3 Nyawa hingga Jalinbar Lumpuh

"Kami sengaja menggelar kampanye pada saat ini ada gelaran COP 27 dan KTT G20, dengan harapannya agar para kepala negara sadar tentang kondisi lingkungan hidup saat ini," kata Irfan kepada awak media, Minggu (13/11/2022).

Irfan menjelaskan, Provinsi Lampung saat ini kondisinya sebagai salah satu daerah masuk ke dalam tujuh daerah terpanas di Indonesia.

"Ini mengindikasikan pemerintah serta aparat penegak hukum (APH) belum tegas menindak pelaku perusak lingkungan," cetus Irfan.

Ia menjelaskan, Walhi menilai pemerintah belum memiliki langkah serius serta komitmen untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup.

"Bencana-bencana ekologis terus terjadi di Provinsi Lampung, semua ini akibat alih fungsi lahan, buruknya pengelolaan sampah, tingginya angka deforestasi dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya," beber Irfan.

Ia mengatakan, sebagai dampak dari krisis iklim tersebut, diharapkan pemerintah daerah (pemda) terutama Pemprov Lampung segera mengevaluasi lingkungan dan krisis iklim tersebut.

Diharapkan kepada pemerintah daerah segera meninjau kembali kebijakan dan melaksanakan dengan serius.

Ia mengatakan, dampak perubahan iklim adalah hilangnya wilayah daratan di pantai timur akibat kenaikan permukaan air laut dan abrasi pantai.

"Kemudian adanya bencana ekologis berupa bencana hidrometeorologi yang terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yakni Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan," kata Irfan.

"Kejadian itu membuktikan bahwa krisis iklim ada dan nyata terjadi di Bumi Ruwa Jurai," kata Irfan.

Ia menilai aksi kampanye hari ini merupakan bentuk perlawanan atas ketidaktegasan para pemangku kebijakan dan menuntut keadilan iklim antar generasi.

"Kita menyadari bahwa generasi selanjutnya mempunyai hak atas lingkungan hidup, sehat dan berkelanjutan," kata Irfan.

"Jadi siapapun hidup hari ini punya tanggung jawab untuk generasi mendatang," kata Irfan.

Ditambahkan, koordinator aksi Radian Anwar mengatakan, Walhi Lampung melalui dua forum penting tersebut berharap seluruh kepala negara berperan dalam menentukan nasib bumi ke depan.

Ia menjelaskan, bumi saat ini sedang dilanda krisis iklim.

"Adanya event COP 27 dan KTT G20 harus dimanfaatkan sebaik mungkin termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengatasi krisis iklim dan lingkungan hidup," kata Radian.

Baca juga: Air Sungai Way Laay Meluap 7 Rumah Warga Pesisir Barat Lampung Hanyut

Baca juga: Tanah Longsor di Pesisir Barat Lampung, Renggut 3 Nyawa hingga Jalinbar Lumpuh

Ia menjelaskan, kepala negara itu tidak hanya untuk mengedepankan ambisi bisnis, tetapi harus peka terhadap persoalan krisis ekologis.

"Kalau sudah mengalami kerusakan ekologis, maka akan menyumbang terhadap krisis iklim.

Krisis iklim akibat adanya sistem pembangunan yang berorientasi pada investasi dan eksploitasi SDA (Sumber Daya Air)," kata Anwar.

Kampanye lingkungan hidup dan krisis iklim di Tugu Adipura, Bundaran Gajah, Kota Bandar Lampung atau pada saat berlangsungnya Car Free Day (CFD) agar masyarakat tahu tentang bahaya iklim dan lingkungan saat ini.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )