Berita Lampung

Petani Penggarap Lahan Kota Baru Lampung Demo, Keberatan Sewa Rp 300/Meter Setahun

Penerapan sewa lahan di Kota Baru dengan nilai Rp 300 per meter untuk satu tahun terlalu tinggi dan petani keberatan.

Tribunlampung.co.id/Soma Ferrer
Petani penggarap lahan Kota Baru demo penerapan sewa lahan tersebut Rp 300 per meter untuk satu tahun terlalu tinggi dan memberatkan petani. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ratusan petani menggelar aksi demontrasi di halaman Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung, Kamis (24/11/2022).

Pendemo adalah petani penggarap lahan terbuka tanah milik Pemprov Lampung di Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, atau kawasan Kota Baru.

Demo ratusan petani tersebut akibat kebijakan Pemrov Lampung yang dinilai memberatkan bagi penggarap tanah di kawasan Kota Baru.

Kawasan Kota Baru di Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan adalah bakal lokasi Ibukota Provinsi Lampung menggantikan Bandar Lampung.

Demo tersebut digelar akibat kebijakan gubernur yang dinilai memberatkan.

Kebijakan itu ialah penerapan sewa lahan di Kota Baru dengan nilai Rp 300 per meter untuk satu tahun.

Baca juga: Bank Lampung Dapat Penghargaan dari KPK RI, Berkat Aplikasi PEDAL

Baca juga: Promo Diskon 3 Persen Pembelian Perhiasan Tertentu di Galeri 24

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/293/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Sewa Tanah Kota Baru yang Belum Dipergunakan untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Lampung.

Pendemo menyebut besaran uang sewa lahan tersebut terlalu tinggi, sehingga dinilai memberatkan mereka.

Selain itu, skema pembayaran atas sewa lahan tersebut juga dinilai hadir dengan paksa melalui mekanisme kebijakan.

Padahal, secara historis aktivitas pertanian di lokasi itu sudah jauh ada sebelum kebijakan tersebut dihadirkan.

"Kebijakan sewa paksa tersebut sudah meniadakan keberadaan masyarakat petani penggarap yang sudah puluhan tahun ada di sana," terang pendemo melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Lampung.

"Petani tidak memiliki pilihan, ketika harus menerima intimidasi dari petugas yang merupakan anggota Satpol PP," lanjut keterangan itu menjelaskan.

Pendomo menyimpulkan, sistem sewa lahan dengan menghadirkan intimidasi kepada petani dinilai tak pantas dilakukan pemerintah.

Selain itu, petani yang ikut akan kebijakan tersebut juga disebut merasa tergopoh-gopoh untuk bisa membayar sewa tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved