Berita Lampung

Sidang Praperadilan Ditunda, Polda Lampung Belum Beri Alasan SP3 Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan

Hakim tunggal PN Tanjungkarang, Samsumar Hidayat, akhirnya menunda sidang praperadilan antara Farid Firmansyah selaku pemohon dan Polda Lampung.

Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra
Penasihat hukum penyerobotan tanah Yogie Saputra PJ, menghadap majelis hakim pada persidangan tidak dihadiri oleh Bidkum Polda Lampung, di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (28/11/2022). Sidang Praperadilan Ditunda, Polda Lampung belum beri alasan SP3 kasus dugaan penyerobotan lahan. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Yogie Saputra PJ, penasihat hukum pemohon untuk perkara dugaan penyerobotan tanah sekitar satu hektare di Jl Soekarno Hatta, tepatnya samping RM Bareh Solok, keberatan karena sidang prapradilan yang digelar PN Tanjungkarang ditunda, Senin (28/11/2022).

Hakim tunggal PN Tanjungkarang, Samsumar Hidayat, akhirnya menunda sidang praperadilan antara Farid Firmansyah selaku pemohon dan Polda Lampung selaku termohon.

Sebelumnya, penasehat hukum pemohon meminta jawaban tertulis dari Bidkum Polda Lampung. Penasehat hukum menanyakan alasan Polda Lampung yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Bidkum Polda Lampung mengaku belum siap untuk jawaban dari kami karena dia ingin menghubungi prisipal untuk mengkonfirmasi jawaban kami," kata Yogie.

Laporan polisi ke Polda Lampung soal dugaan penyerobotan lahan sudah dilayangkan sejak Februari 2019.

Namun kasus tersebut sampai kini mandek.

Baca juga: Pria Paruh Baya Ditemukan Tak Bernyawa di Masjid Taqwa Metro Lampung

Baca juga: Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Mantan Kades di Pesawaran Lampung Terancam 20 Tahun Penjara

Ia mengatakan, pihaknya sudah mengumumkan dari tiga minggu lalu. "Kami menilai mereka terkesan menyepelekan prapid (prapradilan) ini, karena hari ini (kemarin) kami sudah bisa bacakan permohonan kami," kata Yogie.

"Seharusnya dengan waktu tiga minggu tim Bidkum Polda Lampung sudah bisa merancang jawaban atas pemohon," tambah Yogie.

Sementara itu, Tim Bidkum Polda Lampung, Yulizar Fahrulrozi Triassaputra, mengatakan, pihaknya memohon kepada hakim agar sidang praperadilan tersebut ditunda.

"Karena kami masih akan konsultasi terkait jawaban yang akan disampaikan pemohon," kata Yulizar.

"Kami akan menjawabnya secara tertulis dan tanggapan atas pembacaan permohonan terkait penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kami," kata Yulizar.

Yulizar menegaskan penghentian penyidikan kasus tersebut pasti punya dasarnya.

"Penghentian penyidikan kasus ini tidak cukup bukti,” kata Yulizar.

"Polda Lampung mendapat praperadilan oleh Farid Firmansyah terkait Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu," kata Yulizar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved