Pemilu 2024

Pengamat Politik Lampung Robi Cahyadi: Cabut Hak Pilih Kades dan Lurah Hilangkan Politisasi Warga

Pengamat politik, Robi Cahyadi menilai kepala desa dan lurah agar dicabut hak memilihnya sehingga tidak ada politisasi birokrasi dalam pemilu.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id/Dok Robi Cahyadi
Robi Cahyadi, pengamat politik dari Universitas Lampung menilai perlunya pencabutan hak pilih oleh kepala desa dan lurah untuk hilangkan politisasi masyarakat. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Robi Cahyadi beri penilaian khusus tentang pengaruh aparatur desa jelang Pemilu 2024.

Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fisip Unila Robi Cahyadi menilai aparatur desa kerap mempolitisasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada.

Untuk itu sebagai pengamat politik, Robi Cahyadi menilai kepala desa dan lurah di daerah dicabut hak memilihnya agar tidak ada politisasi birokrasi dalam pemilihan umum.

"Saya pribadi berpendapat untuk menjaga netralitas ASN atau PNS dalam pemilihan khususnya kepala daerah, maka ASN di daerah dicabut hak memilihnya agar tidak ada politisasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah," kata Robi Cahyadi kepada Tribunlampung.co.id pada, Jumat (2/12/2022).

"Hal ini sudah dilakukan pada institusi TNI dan POLRI. Pendapat saya ini didasarkan oleh banyaknya temuan Bawaslu RI saat piilkada serentak tahun 2020 lalu bahwa banyak ASN/ PNS yang tidak netral dan menjadi pendukung calonkada demi mencari jabatan struktural di daerah," Tambahnya.

Hal itu lanjut Robi didasari atas Undang-Undang Desa tentang larangan kepala desa ikut serta atau terlibat kampanye dalam pemilu dan pilkada.

Baca juga: Diskoperindag Mesuji Lampung Gelar Operasi Pasar di Mulya Agung, Beras Dijual Rp 7.800/Kg

Baca juga: Polres Lampung Barat Sosialisasi Aplikasi Polri Super App di Kantor Layanan Publik 

"Sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang Desa secara jelas tertulis dalam pasal 29 poin j bahwa kepala desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah," terangnya.

Dalam hal ini lanjut Robi, perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, perangkat kewilayahan dan perangkat teknis dalam pasal 41 poin j juga dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

"Larangan tersebut jika dilanggar akan berdampak pada sanksi pemakzulan atau pemberhentian serta dapat masuk dalam ranah pidana," tegasnya.

"Demikian juga halnya dengan aparatur di tingkat kelurahan yang terdiri dari lurah beserta jajaran aparat kelurahan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS jelas dilarang berpolitik praktis sesuai dengan aturan dalam UU ASN," imbuhnya.

Robi juga menjelaskan Undang-Undang ASN yang melarang perpolitik praktis.

"UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 pada beberapa poin melarang ASN perpolitik praktis termasuk menjadi pengurus parpol, aktif terlibat dalam kampanye," tandanya.

Sebagai informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengatur jelas bahwa kades dilarang berpolitik.

Seperti Pasal 29 huruf g berbunyi: "Kades dilarang menjadi pengurus partai politik."

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved