Advertorial

Pertamina Ajak Masyarakat Dukung Polri Tindak Penyalahgunaan BBM Subsidi

Banyaknya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di beberapa wilayah di Sumbagsel.

Istimewa
Ilustrasi: Suasana SPBU di salah satu wilayah. Pertamina Regional Sumbagsel mendukung langkah Polri tindak tegas penimbun BBM subsidi. 

Tribunlampung.co.id, Palembang- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengapresiasi langkah Polri yang menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen menjalankan amanah penugasan Pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran.

Banyaknya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di beberapa wilayah di Sumbagsel.

Seperti di Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Muratara, Kabupaten Muara Enim, Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin.

Tindakan penyalahgunaan BBM itu dinilai sangat merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh produk BBM bersubsidi, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. 

Area Manager Communication, Relation and CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan tindakan yang dilakukan Polri saat ini menjadi pilar penting dalam upaya penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran ke masyarakat.

"Kami berharap masyarakat turut mendukung langkah Polri yang terus memantau dan melakukan penindakan terhadap penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi di tengah masyarakat," kata Nikho.

Pertamina mencatat, saat ini untuk rata-rata konsumsi harian BBM bersubsidi jenis Bio Solar pada bulan November 2022 untuk wilayah Sumatera Selatan sekitar 1.843 KL per hari. 

Sedangkan untuk produk Pertalite mencapai 2.259 KL per hari.

Tindakan tegas terhadap penimbun, industri maupun perseorangan yang menyelewengkan BBM bersubsidi, telah diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan itu disebutkan, bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan membeli BBM di outlet resmi Pertamina (SPBU dan Pertashop) yang terjamin kualitas dan keamanannya.

Serta tidak melakukan pengisian berulang dan menimbun karena BBM merupakan bahan berbahaya dapat menimbulkan kebakaran dan korban jiwa.

Jika menemukan indikasi kecurangan masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, atau melalui Pertamina Call Center (PCC) 135. (*)

(Tribunlampung.co.id/Adv)
 
 

 

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved