Ketum PP Muhammadiyah Yakin Mahfud MD Tegas Terhadap Al Zaytun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD diyakini mampi mengatasi masalah Pondok Pesantren alias Ponpes Al Zaytun yang menuai polemik di masyarakat.

Keyakinan terhadap Mahfud MD tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Haedar Nashir pun percaya Mahfud MD bisa secara tegas menyelesaikan penanganan terhadap Ponpes Al Zaytun.

Pernyataan itu diungkapkan Haedar saat ditemui awak media usai salat Idul Adha di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (28/6/2023).

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah memercayakan penanganan Ponpes Al Zaytun ke pemerintah pusat.

"Maka, kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan bertindak yang tegas adil dan merawat ketertiban bersama agar keresahan itu tidak terus berlanjut," kata Haedar.

Dikatakannya, pemerintah harus tegas terhadap organisasi muslim yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, harus dilakukan tindakan jika tidak sesuai dengan agama Islam ataupun berbangsa.

"Organisasi yang direpresentasikan oleh MUI, bahkan Kementerian Agama itu kan sudah punya pandangan."

"Agar segera ada tindakan yang tegas terhadap berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam maupun dengan koridor kehidupan berbangsa," kata dia.

Haedar meminta masyarakat agar tidak bertindak sendiri sehingga mudah terpecah belah sesama anak bangsa.

"Saya percaya kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan obyektif," kata dia.

Segera Umumkan

Di sisi lain, Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, bakal segera mengumumkan nasib Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat.

Rencananya, kepastian nasib Ponpes Al Zaytun tersebut akan disampaikan Mahfud MD pada Rabu, 28 Juni 2023.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, saat jumpa pers, Selasa (27/6/2023).

Diketahui, saat ini polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat diketahui diambil alih oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, polemik Ponpes Al Zaytun ditangani oleh tim investigasi bentukan Pemprov Jabar.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyebut, tugas tim investigasi tersebut telah selesai pada Selasa (27/6/2023).

"Jadi, kasus Al-Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan nasional."

"Sesuai kewenangannya, Pemprov Jabar ditugaskan fokus pada yang namanya menjaga stabilitas, kondusivitas sosial," ujar Ridwan Kamil, dikutip dari TribunJabar.id.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar, tim investigasi bertugas selama tujuh hari kerja dalam menyelesaikan polemik Al Zaytun.

"Tim investigasi sudah selesai Selasa besok. Sekarang mah, reguler saja."

"Ada gerakan diimbau, diantisipasi oleh Polres Indramayu dan sebaginya, ada yang bersuara kita datangi, kita ceritakan," tambah Ridwan Kamil.

Pihaknya juga meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman dari Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Tidak ada informasi baru. Silakan media menunggu paparan teknis dari Pak Menko."

"Karena sudah ditarik di level Menko Polhukam," katanya.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menuturkan, tugas Pemprov Jabar saat ini hanya berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menjaga kondusivitas wilayah Jabar.

"Tugas saya dari Pak Menko hanya poin ketiga, mengamankan menjaga kondusivitas sosial politik di wilayah Jabar," ucapnya.

( Tribunlampung.co.id / Kompas.com )