Rakor dan FGD Optimalisasi Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersama Disnakertrans Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bandar Lampung terus berkomitmen meningkatkan pembinaan kepatuhan perusahaan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi setiap tenaga kerja.

Disnakertrans Lampung bersama BPJAMSOSTEK Wilayah Bandar Lampung melaksanakan FGD di Ballroom Golden Tulip yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Dr Agus Nompitu, Jumat (3/11/2023).

Agus Nompitu mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung.

Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Tenaga Kerja dan rencana penerbitan rekomendasi pengenaan sangsi TMP2T bagi Pemberi Kerja/Badan Usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJAMSOSTEK sesuai dengan PP nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara, dapat dilaksanakan dengan baik.

Focus Group Discussion ini, lanjut Agus Nompitu, melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menerapkan penegakan kepatuhan bagi Badan usaha atau pemberi kerja yang belum memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perusahaan yang menunggak iuran, perusahaan yang mendaftar sebagian tenaga kerja maupun program. Konkretnya kegiatan ini dijadikan momentum silturrahmi.

“Sekaligus menerima masukan-masukan terkait pelayanan dan jaminan yang telah di berikan,” jelasnya.

”Kami mengajak segenap badan usaha dan pemberi kerja agar memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerjanya, karena program ini adalah program negara, dan hak bagi setiap tenaga kerja," sambung dia.

Memberi perlindungan berarti telah melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Pemerintah akan memberikan sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi administratif yang dimaksud meliputi teguran tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik.

Sanksi ini akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, sanksi denda hingga sanksi berupa pencabutan fasilitas pemberian pelayanan publik.

Aturan ini merupakan turunan dari PP Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Dalam PP itu disebutkan, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang bisa dikenakan antara lain berupa perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tambah Agus Nompitu.

Sulistijo Nisita Wirjawan, kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung mengatakan, tujuan kegiatan rapat koordinasi ini membahas dan menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Beberapa topik yang akan dibahas antara lain adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang jaminan sosial, peran dan tanggung jawab pengusaha, perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

"Mari bersama-sama berkolaborasi dan berkontribusi dalam menciptakan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik dan optimal," imbaunya.

"Saya harap rapat koordinasi dan FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi yang konkret untuk kemajuan dan kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Terimakasih atas perhatian dan partisipasinya," tambah dia.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung selaku penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyelenggarakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima (5) program jaminan sosial.

"Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang masing-masingnya akan memberikan manfaat bagi para pesertanya,” ungkapnya

FGD (Focus Group Discussion) merupakan metode interaktif yang akan kita gunakan untuk memperoleh masukan, pengalaman, dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.

"Dengan demikian, kita akan mendapatkan berbagai sudut pandang yang beragam untuk mencapai tujuan yang diinginkan," terus dia.

Pentingnya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, termasuk perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja, perlindungan sosial, dan hak-hak lainnya.

"Namun, masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang perlu kita atasi bersama, seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang jaminan sosial, rendahnya partisipasi dari pengusaha, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum," tutup Sulistijo.

Hadir dalam rapat kordinasi ini Kepala bidang pengawasan Drs. Tribransyah, MM, Kepala Seksi Gakum Helmi Ady, SIP,ST.M.IP, Kepala seksi norma kerja dan jamsostek Mirella Ekasari, SE.,MM, Fungwas Ahli Madya Risma Yantina, SE.MM.

(Tribunlampung.co.id/ adv)