Utang Pay Later Meningkat 89,20 Persen, Pengamat Nilai Efek Deflasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat kenaikan sekira 89,20 persen secara tahunan (year on year) terkait utang masyarakat Indonesia lewat skema layanan bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL).

Jika ditotal, angka utang paylater masyarakat mencapai Rp 7,99 triliun per Agustus 2024. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan, meski pembiayaan Paylater naik, rasio pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF) gross terjaga di posisi 2,52 persen. 

"Piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan (PP) per Agustus 2024 meningkat sebesar 89,20 persen yoy menjadi Rp7,99 triliun," ujar Agusman di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Terkait hal ini, Pengamat Ekonomi Universitas Lampung, Asrian Hendi Caya menyebut hal ini merupakan indikasi masyarakat kelas menengah mengalami kemunduran.

"Secara nasional, memang disadari bahwa kelas menengah mengalami kemunduran"

"Ini juga diindikasikan dengan deflasi yang sudah (terjadi) beberapa bulan belakangan ini," ujar Asrian kepada Tribun Lampung, Sabtu (5/10/2024).

Hal itu, kata dia, mengakibatkan daya beli masyarakat turun.

Sehingga untuk mempertahankan daya beli tersebut masyarakat menyikapinya melalui hutang, sehingga hutang terus meningkat.

"Ternyata karena kondisi yang belum juga membaik maka pengembalian hutang juga tersendat, walau tingkat kemacetan masih dalam rentang yang aman yaitu dibawah 5 persen," jelasnya.

Asrian pun menyebut bahwa utang ini juga ikut menopang stabilnya perekonomian.

"Karena hutang ini ikut mendorong pengeluaran konsumsi, di mana pengeluaran konsumen merupakan komponen terbesar dalam membentuk PDB," jelasnya.

Sementara, lanjut Asrian, di sektor industri terutama tekstil sudah banyak pengurangan atau PHK terhadap pekerja. 

"Ini juga yang menyebabkan meningkatnya hutang dan meningkatnya hutang macet," pungkasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)