Program 3 Juta Rumah Pemerintah Pusat, Pemkot Bandar Lampung Harap Ambil Bagian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Pemkot Bandar Lampung berharap bisa ikut ambil bagian pada rencana program 3 juta rumah pemerintah pusat.

Kendati menjadi ibu kota Provinsi Lampung, sejumlah masyarakat di Bandar Lampung masih memiliki penghasilan rendah dan memiliki rumah tak layak huni.

“Selain program bedah rumah, Pemkot Bandar Lampung juga berharap bisa memanfaatkan program 3 juta rumah,” ujar Kepala Disperkim, Yusnadi Ferianto, Minggu (5/1/2025).

“Karena pemerintah pusat lah yang akan mendanai semua pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Sebagai informasi, program itu menjadi prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui program 3 juta rumah ini, pemerintah akan membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

“Untuk yang diperkotaan, semoga Pemkot Bandar Lampung bisa mendapat jatah dari program pembangunan tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung juga menyatakan bakal kembali menggulirkan program bedah rumah di tahun 2025 ini.

Setidaknya, Pemkot Bandar Lampung sudah menyiapkan 35 kuota untuk unit rumah yang bakal dilakukan bedah rumah.

“Untuk tahun 2025 ini kita kembali menggulirkan program bedah rumah. Kuota kita telah menyiapkan 35 unit,” ujarnya Yusnadi.

“Tujuan utama dari program ini meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi warga yang berpenghasilan rendah," sambungnya.

Menurutnya, pihaknya sebelumnya telah mendata rumah yang tak layak huni di Bandar Lampung ada sekitar 1.000 unit.

“Sampai saat ini berdasarkan data rumah yang layak dibedah sudah tersedia, dengan sekitar 1.000 rumah tercatat sejak 2022," jelasnya.

Untuk itu, pengajuan bedah rumah ini juga akan disertakan dengan usulan ke Balai untuk mendapatkan dukungan dari Pemprov.

Sebab, anggaran program bedah rumah dengna kuota sebanyak 35 unit itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Supaya bantuan tepat sasaran, Disperkim meminta setiap camat untuk mendata ulang rumah-rumah yang tidak layak huni.

“Kami meminta camat untuk mengidentifikasi rumah yang tidak layak huni, karena sasarannga warga dengan penghasilan rendah yang butuh perbaikan,” ujarnya.

“Selain itu, penerima bantuan harus memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKT) dan tidak tinggal di rumah kontrakan,” sambungnya.

Yusnadi berharap agar program bedah rumah ini bisa tersebar merata ke seluruh warga yang membutuhkan.

"Meskipun sudah ada data rumah yang tercatat, pemutakhiran data menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran," tandasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputra)