Berita Lampung

Komisi ll DPRD Lampung Apresiasi Pemerintah Pusat Soal Bantuan Vaksin PMK

Komisi ll DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyambut baik rencana Kementan berikan vaksin PMK ke Lampung dan 6 provinsi lain pada awal 2025 ini

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id/Candra Wijaya
Ilistrasi Petugas memvaksin PMK ke salah satu sapi. DPRD Lampung menyambut baik rencana Kementan berikan vaksin PMK ke Lampung dan 6 provinsi lain pada awal 2025 ini 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mendistribusikan 4 juta dosis vaksin untuk pencegahan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak termasuk ke Lampung.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan koordinasi ini diantaranya terkait dengan pengobatan dan pemberian vaksin untuk pencegahan PMK di Lampung.

Mendengar informasi itu, anggota Komisi ll DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk menangani persoalan PMK di sejumlah wilayah termasuk Lampung.

Rencananya sebanyak 4 juta dosis vaksin pun disiapkan untuk 7 provinsi termasuk Lampung dengan jumlah PMK yang tinggi.

Adapun 7 provinsi yang bakal diberi vaksin terbagi 6 di Pulau Jawa dan 1 di Sumatera khusus untuk Provinsi Lampung.

Vaksin itu rencananya, bakal dikontribusikan pada pertengahan atau akhir Januari 2025.

Anggota Komisi ll DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk menangani persoalan PMK di sejumlah wilayah termasuk Lampung.

"Kita patut bersyukur atas gerak cepat yang dilakukan pemerintah pusat untuk menangani persoalan PMK sapi di Lampung," kata Mikdar, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya Lampung merupakan wilayah potensial untuk melakukan peternakan sapi.

"Berdasarkan data peternak sapi di Lampung cukup banyak. Bahkan beberapa kali daging sapi kita di ambil untuk memenuhi kebutuhan daging di provinsi-provinsi lain. Maka perawatan dan pencegahan harus terus dilakukan," ujarnya.

Terkait bantuan vaksin ini menurut Mikdar harus diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang mendominasi peternakan tinggi.

"Kami mendorong pemerintah provinsi khususnya dinas terkait agar dapat merealisasikan bantuan ini semaksimal mungkin," tuturnya.

"Selain itu kami juga mengimbau agar dinas dapat melakukan penyuluhan terkait peternakan supaya produktivitas meningkat dan peternak sejahtera. Dan DPRD khusunya Komisi ll akan selalu melakukan pengawasan soal ini," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved