Komisi l DPRD Lampung Imbau Tak Ada Penundaan SK PPPK

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota Komisi l DPRD Lampung, Mohammad Reza meminta pemerintah melakukan mitigasi segala kemungkinan yang terjadi pasca pengumuman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Reza, program pemerintah membuka ribuan formasi PPPK patut diapresiasi. 

Hal itu lantaran suatu langkah maju untuk meningkatkan setatus honorerium menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

"PPPK ini merupakan program Nasional yang berbasiskan Formasi. Kalau berbicara Provinsi Lampung terdapat 6 ribu lebih data dengan berbagai formasi mulai dari tenaga pendidik kesehatan dan pemerintahan yang diterima sebagai PPPK tentu ini patut apresiasi," kata Mohamad Reza, saat diwawancarai Rabu (15/1/2025).

Kendati demikian menurutnya perlu dilakukan pengantisipasian berbagai kemungkinan pasca pengumuman PPPK.

"Seyogyanya pemerintah harus melakukan antisipasi segala kemungkinan, jangan sampai hak dan kewajiban PPPK justru menjadi polemik ke depan," ujarnya.

Dia berharap pemerintah tidak tebang pilih atau melakukan kebijakan yang tidak semestinya.

"Jangan sampai ada kebijakan yang disalahgunakan, misal ada keberpihakan tertentu justru tenaga honorer yang keterima PPPK tidak ditempatkan di satker tempat dia mendaftar karena ada kedekatan khusus," tuturnya.

"Apalagi yang sudah keterima PPPK justru ditunda SKnya, ini menjadi perhatian kita bersama," sambung dia.

Selanjutnya, kata Anggota Fraksi Gerindra ini pemerintah juga memikirkan terkait gaji para honorium sebelum terbitnya SK.

"Jangan sampai kewajiban yang seharusnya mereka terima sebelum mendapat SK juga terabaikan," ucapnya.

Disinggung terkait upaya komisi l DPRD Lampung dalam mengawasi proses PPPK menurutnya telah dilakukan sejak awal.

"Sebelumnya kami telah RDP bersama pihak-pihak terkait soal PPPK ini, dan jika diperlukan ketika ada laporan atau temuan kami akan lakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)