Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Dipercepat Jadi 6 Februari 2025

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 dijadwalkan dilantik lebih cepat, yakni pada 6 Februari 2025. 

Pelantikan tersebut mencakup gubernur, bupati ataupun wali kota terpilih yang tidak sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Hal itu berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP pada Rabu (22/01/2025).

Surat keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Lalu ketua rapat, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Badja dan Ketua DKPP RI Meddy Lugito. 

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di ibu kota negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh," ujar Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda dikutip Tribunnews. Rabu (22/1/2025).

Sementara pelantikan kepala daerah terpilih yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dengan keputusan ini, maka gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela juga akan dilakukan pada 6 Februari 2024.

Selain itu, 10 bupati/wali kota di Lampung juga akan dilantik pada hari tersebut.

Adapun lima kepala daerah terpilih di Lampung masih dalam perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

Kelima kabupaten tersebut yakni Pesawaran, Mesuji, Pringsewu, Tulang Bawang dan Pesisir Barat.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)