ALFI Sebut Penertiban ODOL Diimbangi Penegakan Hukum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menekankan penegakan hukum yang solid dalam implementasi Over Dimension and Over Load (ODOL).

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum ALFI Akbar Djohan pada Muswil DPW ALFI/ILFA Lampung yang digelar di Hotel Horison, Senin (17/2/2025).

“Yang paling utama adalah Law Enforcement atau penegakan hukum,” ujar Akbar saat diwawancarai seusai kegiatan muswil.

“Tetapi di lain sisi, harus juga dibangun ekosistemnya daripada transportasi darat maupun penyeberangan,” terusnya.

Menurut Akbar, tanpa penegakan hukum yang baik, pelaksanaan atau penertiban ODOL tidak bisa berjalan baik selama ini.

“Tanpa Law Endorcement yang tegak lurus, pasti implementasi ODOL sekian tahun ini tidak bisa direalisasikan,” jelasnya.

Dia juga mengapresiasi Presiden dan Kementerian Perhubungan dalam menegakan hukum terkat ODOL tersebut.

“Rasanya komitmen dari Presiden dan Menteri Perhubungan juga sangat berdampak pada implementasi penegakan hukum ODOL,” tuturnya.

“Tentunya mereka melihat dari tingkat kecelakaan dan kenyamanan pengendara dan masyarakat menjadi faktor utama,” tambahnya.

Penegakan hukum soal ODOL ini juga makin disorot seiring mendekati hari besar yakni puasa Ramadan dan Lebaran Idul Fitri.

“Apalagi bentar lagi kita akan menghadapi lebaran. Tentu mekanisme tara kelola daripda angkutan darat akan ada upaya yang lebih konkret,” sebutnya.

Pada momen itu, ia menjelaskan, muswil kemarin merupakan bentuk evaluasi dari program periode sebelumnya. Ia berharap, usai muswil tersebut, ALFI terutama ALFI Lampung bisa merancang program yang lebih baik lagi.

“Muswil ini merancang program lima tahun ke depan, ini instrumen yang menjadi standar dari organisasi seperti ALFI,” ucapnya. “Sehabis ini akan ada rapat komisi untuk mercancang program ke depan dengan keterbukaan dan semangat kemajuan bersama,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)