Pasca Digeledah KPK, Keberadaan Ridwan Kamil Akhirnya Terungkap

Tribunlampung.co.id, Ciamis - Teka-teki keberadaan Ridwan Kamil akhirnya terungkap. 

Sempat dikabarkan menghilang setelah rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mantan Gubernur Jawa Barat itu akhirnya bisa dihubungi oleh pengurus DPD Golkar Jawa Barat. 

Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, Ridwan Kamil sudah bisa dihubungi pada Jumat (14/3/2025) malam. 

"Alhamdulillah tadi malam kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil. Kurang lebih pukul 11 malam kami berkomunikasi," kata Iswara saat ditemui seusai Safari Ramadan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

Menurut Iswara, Kang Emil-- sapaan akrab Ridwan Kamil--menghubungi pengurus DPD Golkar Jawa Barat lewat nomor telepon stafnya. 

Dari sambungan telepon itu, Ridwan Kamil memastikan dirinya tidak melarikan diri karena masih ada di Bandung.

"Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya. Jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi. Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung. Ya, beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung," jelas Iswara.

Dalam pembicaraan telepon itu, kata Iswara, Ridwan Kamil mengaku tidak ikut campur dalam kasus korupsi yang kini tengah diusut KPK itu. 

"Beliau menyampaikan bahwa 'Insyaallah kalau saya tidak ikut campur masalah tersebut'," ucap Iswara meniru ucapan Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil, kata Iswara, juga menyampaikan bahwasanya penggeledahan yang dilakukan lembaga antirasuah di rumahnya adalah bagian dari risiko jabatan. 

Namun, dia siap memberikan keterangan jika diperlukan. 

"Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan markup di salah satu BUMD di Pemprov Jabar, di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah gubernurnya, yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan," jelasnya.

Namun, Iswara tidak merinci perihal di mana RK kini berada. 

Ridwan Kamil memastikan akan kooperatif membantu penyidik KPK dalam mengungkap dugaan korupsi tersebut. 

"Beliau menyampaikan bahwa siap tentunya, kooperatif, dan apa pun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi oleh beliau," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hanya menjawab singkat ketika ditanya mengenai kasus yang membelit Ridwan Kamil. 

Dia menyebut Golkar akan menyerahkan kepada proses hukum terkait kasus yang menyeret kader partainya itu. 

"Kita serahkan kepada proses hukum, kita hormati semuanya ya," ujar Bahlil. 

Namun, Menteri ESDM RI itu tidak merinci apakah Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Ridwan Kamil.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir sempat mengatakan partainya tidak mau disangkutpautkan dengan kasus hukum yang membelit RK. 

Meskipun saat ini RK menjabat Ketua DPP Golkar dalam struktur kepartaian. 

"Yang pasti ini kan masalah pribadi yang bersangkutan tidak ada sangkut-pautnya dengan partai Golkar," ujar Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Adies pun mengingatkan RK baru bergabung ke Golkar setahun terakhir. Sedangkan, kasus hukum tersebut terjadi sudah beberapa tahun lalu. 

"Saat itu beliau kan baru juga di Golkar, belum di Golkar. Memang waktu itu ingin dimasukkan di wakil ketua umum. Tetapi kan belum terdaftar, belum sempat didaftarkan ke Kementerian Hukum waktu saat itu," jelasnya.

Lebih lanjut Adies mengatakan pihaknya akan meminta bidang bantuan hukum Golkar untuk bertanya langsung terkait masalah hukum yang dialami Ridwan Kamil. 

"Kita kan belum tahu ya terkait dengan apa, kemarin kan hanya BJB, tapi BJB ini kasusnya kasus yang mana kan kita tidak tahu," pungkasnya.

KPK sebelumnya menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana No 5, Ciumbuleuit, Bandung, Senin (10/3/2025) lalu, guna mencari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan bank BUMD di Jawa Barat. 

Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari dua unsur, yakni penyelenggara negara dan pihak swasta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membeberkan bahwa modus yang digunakan adalah diduga terdapat penggelembungan harga iklan yang kemudian menjadi kickback fee. 

Praktik rasuah ini terjadi dalam periode 2021–2023. Sepanjang kurun waktu tersebut, bank BUMD Jabar menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pengadaan iklan.

Tetapi pengadaan iklan tersebut diduga tidak langsung kepada media, melainkan melalui sejumlah agensi. 

Turut diduga dana yang dikeluarkan bank BUMD Jabar pun lebih besar dari yang sebenarnya digelontorkan kepada media. 

Hal ini disinyalir karena ada permainan dari oknum dari pihak bank dengan agensi yang menjadi perantara atau broker.

Selisih uang itu yang kemudian diduga diterima kembali oleh para oknum dari pihak bank alias kick back. 

“Ya, diduga seperti itu,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Dari praktik itu, diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, Setyo belum bisa mengungkap angka pastinya. Kata dia, potensi nilai kerugian negara jumlahnya setengah dari anggaran yang telah dianggarkan. 

"Lumayan cukup banyak juga, dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu, ada indikasi potensi kerugian negaranya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnyalah," kata Setyo.

(tribun network/igm/dod)