Adu Kuat Satgas Anti-Premanisme Bentukan Gubernur Dedi Mulyadi dan GRIB

Tribunlampung.co.id, Jawa Barat - Seolah tak takut atas langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang membentuk satuan tugas (satgas) pembasmi preman, GRIB Jaya Jawa Barat lakukan hal yang sama. 

Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry, menanggapi terkait langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan membentuk satuan tugas (satgas) pembasmi preman. 

Pembentukan satgas anti premanisme itu sebagai respons Dedi dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

Gabriyel menilai semestinya Dedi Mulyadi melakukan 'bersih-bersih' di internal pemerintahan provinsi sebelum bergerak membasmi aksi premanisme di masyarakat. 

"Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu," katanya saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Jika Dedi tetap membentuk satgas antipremanisme, GRIB Jaya, kata Gabriyel, juga akan membentuk satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam 'tubuh' pemerintahan. 

Menurutnya, praktik premanisme juga terjadi di pemerintah provinsi Jawa Barat. "Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar."

"Jadi jangan seakan-akan hari ini, oknum preman adanya cuma di ormas, maaf. Di kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya? Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi tapi lebih sadis. Yang mereka makan itu uang rakyat," ujarnya. 

Hal yang sama terkait pembentukan satgas antipremanisme di birokrasi juga disampaikan Gabriyel saat rapat koordinasi daerah GRIB Jaya Jawa Barat pada 11 April 2025 di Karawang. 

"Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi."

"Kalau nanti di provinsi di kabupaten kota temen-temen para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrat, yang ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan," katanya. 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme. Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

( Tribunlampung.co.id / TribunJakarta.com )

Baca juga: Ayu Aulia Singgung Video Durasi 4 Menit 28 Detik Lisa Mariana, Silakan Nilai Sendiri