Adhel Setiawan Laporkan Dedi Mulyadi, Tuding Gubernur Tak Paham Makna Pendidikan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jabar - Seorang wali murid bernama Adhel Setiawan melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komnas HAM. 

Laporan Adhel Setiawan itu terkait kebijakan Dedi Mulyadi soal memasukkan siswa nakal ke barak militer. 

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (9/5/2025).

Ada tiga alasan kenapa Adhel kontra dengan kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.

Pertama, Adhel menyinggung soal makna dari pendidikan.

Kata Adhel, Dedi Mulyadi tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan," kata dia. 

"Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk," sambungnya.

"Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tambah Adhel Setiawan.

"Permasalahan kenakalan remaja menurut kami sebagai orang tua siswa, kenakalan siswa karena mereka tidak didengar permasalahan mereka," kata dia. 

"Itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Kedua, Adhel mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Adhel pun merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di Barak Militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?" ucapnya.

"Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke Barak Militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga.

"Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan.

"Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Alasan ketiga, Adhel menduga Dedi Mulyadi sedang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur.

Sebab kata Adhel, tidak ada pasal dalam undang-undang yang memperbolehkan militer ikut andil dalam mendidik para siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," pungkas Adhel.

Kritikan tajam Adhel Setiawan kepada Dedi Mulyadi belakangan membuat sosoknya jadi sorotan.

Publik dibuat penasaran dengan profil Adhel Setiawan yang baru-baru ini muncul menentang keras kebijakan Dedi Mulyadi.

Ditelusuri TribunnewsBogor.com, Adhel Setiawan ternyata bukan sosok sembarangan.

Adhel memiliki profesi mentereng yakni sebagai pengacara.

Ia tergabung dalam tim Defacto & Partners Law Office.

Sosok Adhel pernah disorot beberapa tahun lalu saat menangani sejumlah kasus.

Selain sebagai pengacara, Adhel kabarnya juga pernah menjadi Ketua Forum Silaturahmi Alumni (FSA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id. 

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / TRIBUN JABAR )