DPRD Lampung Komitmen Kawal 3 Program Prioritas Bappeda

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Tiga program prioritas menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Rabu (21/5/2025). 

Ketiga program tersebut meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan.

Terkait hal ini, Komisi IV DPRD Lampung berkomitmen untuk mengawal tiga program prioritas ini agar berjalan optimal.

Terlebih, ketiga program tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menjelaskan bahwa rapat ini penting untuk menyelaraskan agenda kerja karena para anggota Komisi IV baru saja dilantik ketika APBD sudah berjalan.

"RDP ini dalam rangka kami ingin mendengarkan paparan program dari Bappeda, karena kami (DPRD) ini baru dilantik setelah APBD 2025 berjalan," kata Mukhlis Basri yang juga anggota Fraksi Gerindra, Rabu (21/5/2025).

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi dari Fraksi PKS, menyampaikan bahwa program-program ini merupakan bentuk implementasi dari visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang harus dikawal bersama oleh legislatif dan eksekutif.

"Ada tiga poin yang menjadi fokus pembahasan, pertama Program makan bergizi gratis (MBG) agar berjalan dengan baik di Provinsi Lampung," ujar Yusnadi.

"Kedua terkait Infrastruktur, kami diminta untuk mendukung pembangunan jalan dan lainnya, serta Program Ketahanan Pangan agar Lampung menjadi perhatian, terutama soal irigasi dan perairan," jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dari DPRD agar ketiga fokus tersebut tidak berjalan setengah-setengah.

"Jadi intinya jngan sampai tiga tiga fokus Gubernur ini tidak optimal karena pengawasan terabaikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yusnadi mengatakan jika selain membahas program prioritas, RDP ini juga menyinggung upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk program pemutihan pajak sebagai bagian dari strategi penunjang pembangunan di Provinsi Lampung.

"Komisi IV berkomitmen mengawal program-program strategis ini agar berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)