Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Optimalisasi Penerimaan Negara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Retno Sri Sulistyani mengikuti Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung Tahun 2025 di Akar Hotel, Kota Bandar Lampung, 15 Juli 2025 kemarin.

Rakor Forkopimda tahun ini mengangkat tema Penguatan Kolaborasi Antarlembaga untuk Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. 

Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta perwakilan organisasi masyarakat.

Dalam arahannya, Mirza menegaskan pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal jika dilakukan secara sektoral.

Ia menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh elemen masyarakat.

“Kita tidak akan berjalan maksimal bila dilakukan sendiri. Harus berkolaborasi dan bersinergi demi menyukseskan tujuan bersama membangun Indonesia dari Provinsi Lampung,” ujar Mirza Gubernur Lampung.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam Rakor ini antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, penguatan hilirisasi industri, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan.

Gubernur juga memaparkan capaian ekonomi Provinsi Lampung, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen (yoy) pada Triwulan I 2025  tertinggi di wilayah Sumatera.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tercatat mencapai Rp483,8 triliun, ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Dalam kesempatan yang sama, Retno Sri Sulistyani menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penerimaan negara.

“Kami berharap seluruh instansi dapat terus bersinergi dalam mendukung upaya pengumpulan penerimaan negara. Pajak yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui APBN,” jelas Retno.

Retno juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program strategis nasional yang selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Rakor ini juga menyoroti program-program prioritas Provinsi Lampung seperti Makan Bergizi Gratis, Lampung Lumbung Pangan Nasional, pengembangan energi terbarukan, stabilisasi harga pangan, program Koperasi Merah Putih, serta penguatan partisipasi publik melalui platform digital Lampung In.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)