Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendapatkan perlakuan tindak menyenangkan saat menghadiri Dies Natalis ke-68 UI di Balairung UI, Depok, Jumat (2/2/2018) pagi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diacungi kartu kuning oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa.
Jokowi saat itu baru saja selesai memberikan sambutan dan masih berada di atas panggung untuk sesi foto bersama.
Tiba-tiba, Zaadit langsung berdiri dari bangkunya.
Baca: Terbongkar, Modus Taksi dan Ojek Online Buat Order Fiktif Pakai Tuyul, Jangan Ditiru!
Ia mengangkat tinggi-tinggi sebuah buku paduan suara UI berwarna kuning sambil meniup peluit panjang.
Bak wasit sepak bola, Zaadit mengibaratkan kartu kuning tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi.
"Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya” kata mahasiswa Fakultas MIPA ini.
Aksi Zaadit itu pun langsung menarik perhatian Jokowi dan seisi ruangan.
Seorang personel Pasukan Pengamanan Presiden langsung mengamankan Zaadit ke luar ruangan.
Sambil berjalan ke luar ruangan, Zaadit masih terus mengangkat kartu kuning yang ia berikan ke Jokowi. Namun, ia mengaku tak mendapatkan perlakuan kasar dari Paspampres.
"Cuma diminta keterangan saja. Diminta identitas," kata Zaadit.
Tiga isu
Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada tiga hal yang menjadi sorotan BEM UI. Pertama, isu gizi buruk di Asmat.
Baca: Penyidik KPK Alami Kejadian Aneh Saat Geledah Vila Mewah Zumi Zola, Merinding
Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspect campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.
BEM UI mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar.
Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," kata dia.
BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut.
Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.
"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata Zaadit.
Lalu pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Apa komentar Jokowi?
Ayah dua anak itu mengaku tidak mempermasalahkan tindakan mahasiswa itu.
"Ya yang namanya aktivis muda ya namanya mahasiswa dinamika seperti itu biasalah, saya kira ada yang mengingatkan itu bagus sekali," ungkap Presiden Joko Widodo setelah menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi`iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2018), seperti dikutip Antara.
Bahkan dia ingin pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ikut melihat dan menyaksikan kondisi yang ada di Kabupaten Asmat, Papua.
"Mungkin nanti ya, mungkin nanti saya akan kirim semua ketua dan anggota di BEM untuk ke Asmat, dari UI ya," katanya.
"Biar lihat dapat bagaimana medan yang ada di sana kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama Papua," katanya menambahkan.
Kartu Merah Fahri Hamzah
Seolah tak mau kalah dengan mahasiswa, kini giliran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengacungkan kartu merah di acara Musyawarah Kerja Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI).
Mulanya, ia memberi kata sambutan sebagai Presiden KA-KAMMI.
Pidato yang dia sampaikan berkenaan dengan arah baru Indonesia sesuai tema Mukernas.
Fahri mengatakan, perlu ada diskusi bersama tokoh bangsa terkait arah baru Indonesia.
"Kita kumpulkan kembali jiwa Indonesia yang harus jaga marwah reformasi. Kata Bung Karno, revolusi tidak pernah berhenti. Maka perlu anak muda yang menjaga bara api revolusi Indonesia," ujar Fahri di acara Mukernas KA-KAMMI di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).
Fahri menilai, pemerintah era Presiden Joko Widodo sudah salah arah.
"Bisa-bisa kita salah arah, malah masuk jurang," lanjut dia.
Tiba-tiba Fahri mengeluarkan kartu merah dari saku jasnya. Ia mengacungkan kartu itu ke udara selama beberapa detik.
Tindakannya tersebut membuat heboh peserta Mukernas. Fahri mengatakan, KAKAMMI harus menegaskan bagaimana seharusnya reformasi dijalankan.
"Jangan salah arah bangsa ini. Kalau salah arah keluarkan saja pemainnya," kata Fahri.
Acara puncak Mukernas KA-KAMMI akan dilakukan pada Sabtu malam.
Fahri mengatakan, nantinya akan ditentukan bagaimana langkah KA-KAMMI untuk menggerakkan arah bangsa Indonesia.
"Belum tahu apakah kartu kuning atau kartu merah yang dikeluarkan. Tapi semua sudah ada di kantongnya masing-masing," kata Fahri.
Tak hanya itu, saat Fahri berbicara di podium, beberapa peserta Mukernas KA-KAMMI di barisan depan mengacungkan kartu kuning ke udara. Peserta acara kembali dibuat heboh.
Bahkan, Ketua Pelaksana Mukernas, Muhammad Ilyas, juga mengeluarkan kartu kuning saat menyampaikan sambutan di podium sebelum acara inti dimulai.