Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Arief mengakui partainya berpolitik dua kaki dalam pemilu serentak 2019. Bahkan, menurut dia, pilihan sikap politik tersebut merupakan instruksi langsung dari sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Soal Demokrat main dua kaki, jadi ramai. Perintah Ketua Umum SBY itu jelas, memang dua kaki. Satu kaki di pileg (pemilu legislatif), satu kaki di pilpres (pemilihan presiden dan wakil presiden)," kata Andi Arief, Selasa (11/9/2018).
Menurut Andi, justru tidak wajar jika partai bermain hanya satu kaki dalam kondisi pemilu serentak, pileg dan pilpres.
"Justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan. Ujung tombak pileg adalah caleg (calon anggota legislatif), ujung tombak pilpres adalah pengurus pusat," ujar politisi asal Lampung yang juga mantan aktivis 98 ini.
Andi menyebut Pemilu 2019 membutuhkan seni politik tingkat tinggi. Satu tujuan di antaranya, menurut dia, agar Partai Gerakan Indonesia Raya tak sendirian mendapat keuntungan elektoral (tingkat keterpilihan) untuk Pemilu 2019..
"PAN (Partai Amanat Nasional), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan Demokrat di pemilu berbarengan, berat. Di satu sisi sedang mencari dukungan agar partainya tetap lolos dan bertahan di parlemen, di sisi lain harus mencari dukungan untuk (balon) presiden dan wakilnya yang bukan dari partai sendiri (khusus PAN dan PKS). Harus ada seni agar Gerindra tidak besar sendirian," kata Andi.
Wacana Demokrat bermain dua kaki dalam Pemilu 2019 muncul setelah sejumlah kader di daerah secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Mereka yang bersikap demikian antara lain Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe dan Ketua DPD Jawa Timur Soekarwo. Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat Deddy Mizwar juga disebut-sebut akan masuk dalam tim juru kampanye Jokowi-Ma'ruf.
Sikap beberapa kader Demokrat itu bertentangan dengan arah politik partai yang mendukung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Adapun elite DPP Partai Demokrat menyatakan tak akan memberi sanksi apa pun kepada kader atau petinggi partai yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Pimpinan Demokrat memberi dispensasi atas sikap tersebut.
Gerindra Tak Merasa Dipojokkan
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menganggap pernyataan Andi Arief tidak bermaksud memojokkan partainya.
"Yang saya kenal, Andi Arief memang selalu bicara di muka, enggak mau di belakang-belakang. Apa yang disampaikannya itu memang ciri khas seorang Andi Arief. Dan apa yang disampaikannya itu kan bukan kemudian memojokkan Gerindra, tidak," kata Dasco, Selasa (11/9/2018).
Menurut Dasco, apa yang disampaikan Andi merupakan harapan. Semua partai, jelas Dasco, pasti ingin memenangi pileg sekaligus pilpres dalam pemilu serentak.
"Yang disampaikan Andi Arief itu adalah harapan. Dan, setuju bahwa selayaknya yang mendapat keuntungan dalam pilpres dan pileg adalah sama-sama, Gerindra dan partai-partai koalisi (PKS dan PAN)," ujarnya.
Tak Lantas Untungkan Jokowi-Ma'ruf
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat Effendy Choirie alias Gus Choi menilai, Partai Demokrat sudah terbiasa bermain dua kaki atau dua kubu. Pada periode sebelumnya, yakni Pilpres 2014, jelas Gus Choi, Demokrat juga melakukan hal serupa.
"Demokrat kan sudah biasa dua kaki. Periode lalu, dua kaki. Sukses bikin konvensi calon presiden, setelah itu enggak ikut sana sini. Setelah itu, di DPR juga begitu kan. Itu biasa. Tapi, itu hak mereka lah," ujar Gus Choi, Selasa (11/9/2018).
Meskipun Demokrat main dua kaki, Gus Choi menilai pilihan itu tak lantas menguntungkan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Jokowi pun, menurut dia, tak akan mengambil keuntungan dari sikap Demokrat ini.
Sementara Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yakin SBY tak akan membuat Demokrat main dua kaki dalam Pilpres 2019.
"Kata siapa itu (Demokrat main dua kaki)? Pak SBY tidak akan seperti itu," katanya.
Zulkifli justru mengingatkan Lukas Enembe selaku gubernur Papua sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Papua bahwa seorang gubernur tak bisa menyampaikan dukungan layaknya tim sukses.
"Gubernur tidak bisa bertindak layaknya tim sukses. Ada undang-undang. Tidak boleh," ujarnya.
(Tribun Network/dit/kps/wly)