Baca tanpa iklan
Mantan Jenderal Banding-bandingkan Anggaran TNI & Polri, Ryamizard Ryacudu: Sudahlah Gatot Nurmantyo
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu membalas kritik yang dilontarkan oleh Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.
Gatot Nurmantyo melontarkan kritik terkait anggaran untuk TNI yang dianggapnya masih rendah.
Terkait kritikan itu, Ryamizard Ryacudu pun langsung meradang dan bereaksi.
Untuk menanggapi pendapat Gatot Nurmantyo sebelumnya, Ryamizard mengatakan anggaran pertahanan telah mengalami kenaikan sejak masa Gatot menjadi Panglima TNI pada periode 2015 - 2017.
Dilansir dari Tribunnews (grup Surya.co.id), Ryamizard menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat untuk itu sudah sewajarnya jika TNI mendahulukan kepentingan rakyat.
"Sudahlah Gatot Nurmantyo, yang sudah, sudah. Dulu anggaran kita Rp 50 sampai Rp 60 (triliun). Sekarang sudah Rp 100 triliun lebih. Apalagi? Mau ngambil uang rakyat? Kita tentara rakyat. Rakyat dulu lah diutamakan.
Masa' kita menomor sepuluhkan rakyat? Pokoknya rakyat terserah. Tidak benar.
Bukan tentara rakyat itu," kata Ryamizard dalam acara Jumpa Awak Media bertajuk "Netralitas TNI" di sebuah restoran di Jakarta Pusat pada Senin (15/4/2019).
Dia menjelaskan bahwa postur anggaran pertahanan dan alutsista TNI memang sudah sewajarnya disesuaikan dengan ancaman yang ada.
"Postur alutsista TNI disesuaikan dengan ancaman. Kalau beli alutsista tidak sesuai postur itu mubazir. Baik alat, kemampuan manusia, misalnya alat angkut laut, udara, zeni, kesehatan," kata Ryamizard.
Ia juga menjelaskan, saat ini ada tiga ancaman nyata yang paling menonjol yakni bencana alam, pemberontakan, dan terorisme.
"Ancaman nyata, bencana alam, teroris, wabah penyakit, cyber inteleijen, pencurian sumber daya alam, dan pemberontakan. Yang menonjol ada tiga teroris, pemberontakan, dan bencana alam," kata Ryamizard.
Diberitakan sebelumnya, Gatot Nurmantyo membandingkan anggaran TNI dan anggaran Polri yang dinilai tak sepadan. Anggaran TNI lebih kecil, sedangkan anggaran Polri besar.
Ia diberi kesempatan berpidato di hadapan para undangan Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto. Saat itu, Gatot Nurmantyo menyampaikan sejumlah permasalahan terkait sektor nasional dan internasional.
Selain itu mantan Panglima TNI era Jokowi-JK itu juga mengkritik masalah pencopotan jabatan di struktur TNI.
Di sektor internasional, Gatot Nurmantyo menekankan soal global citizen atau penduduk global yang harus diwaspadai.
Gatot Nurmantyo hadir di acara pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).
Gatot diberi kesempatan berbicara seusai Prabowo menyampaikan pidato kebangsaannya.
Mengawali pidatonya, Gatot mengungkapkan alasan kenapa dirinya hadir dalam acara tersebut.
Ia mengatakan, Prabowo meminta dirinya hadir melalui telepon untuk berbicara terkait beberapa permasalahan yang tengah dihadapi bangsa ini.
"Saya datang ke sini tidak ada lain karena Merah Putih, negara dan bangsa memanggil, untuk negara dan rakyat Indonesia, atas telepon dari beliau, Pak Prabowo, meminta saya hadir untuk bicara masalah kebangsaan di sini," ujar Gatot Nurmantyo.
Hadir dalam pidato kebangsaan tersebut para petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) antara lain, Fuad bawazier, Dahnil Anzar Simanjuntak, Sudirman Said, Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Riza Patria, Eddy Soeparno dan Priyo Budi Santoso.
Selain itu hadir pula beberapa tokoh nasional antara lain mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan menteri koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mantan ketua KPK Bambang Widjojanto, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, mantan wakil menteri Pertahanan (Wamenhan) Syafrie Sjamsoeddin dan mantan wakil gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.
Pidato Prabowo kali ini merupakan pidato kebangsaan keempat yang digelar selama masa kampanye Pilpres 2019.
Sebelumnya, pada 14 Januari 2019 Prabowo menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC).
Pidato kebangsaan yang kedua digelar di Grand Ballroom Hotel Po, Semarang, pada 15 Februari 2019.
Kemudian pidato kebangsaan yang ketiga diadakan di Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Jumat (8/3/2019).
Gatot Nurmantyo Ditanya Soal Siapa yang Haus Kekuasaan, Jawabannya Bikin Presenter Tertawa
Gatot Nurmantyo, yang merupakan mantan Panglima TNI baru-baru ini berbicara sosok yang haus kekuasaan.
Gatot Nurmantyo menyampaikannya dalam sebuah wawancara di sebuah televisi.
Bahkan, Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo memperjelas pernyataannya tentang 'orang yang haus kekuasaan' dalam captionnya di video purnawirawan AM Hendropriyono.
Seperti diketahui, Gatot Nurmantyo mengunggah video pernyataan purnawirawan AM Hendropriyono soal Pilpres 2019 disertai dengan caption "Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang2 yang haus kekuasaan !!!!,"
Penjelasan Gatot tentang captionnya itupun diungkap dalam wawancara dengan Kabar Petang tvOne, Rabu (11/4/2019) malam.
Mulanya, penyiar tvOne Tysa Novenni bertanya soal komentar Gatot Nurmantyo dalam pernyataan purnawiran Hendropriyono di Instagram pada Jumat (29/3/2019) lalu.
"Ada juga statemen dari Hendropriyono bahwa sebetulnya kontestasi Pilpres 2019 ini bukan soal 01 dan 02 tapi soal ideologi antara soal Khilafah dan Pancasila," ujar Tysa.
"Saya mencatat di sosial media begini. 'Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang-orang yang haus kekuasaan' ketika bapak mengomentari soal video itu gimana?," tambahnya.
Gatot lalu memberikan jawaban bahwa pernyataan Hendropriyono bisa membuat rakyat yang pada pemilu 2014 telah terpecah, kembali terpisah.
"Jadi mari kita lihat situasi politik kita secara keseluruhan dengan secara obyektif, jangan mengecap satu sebelah sini satu sebelah sini," jawab Gatot.
"Tahun 2014 kita sudah terpisah karena kontestasi sama saja dan jangan membuat kita terpisah lagi. Dan ini bukan merupakan solusi justru menambah permasalahan."
Artikel ini telah tayang di Tribunjatim.com dengan judul Dikritik Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menhan Riyamizard Ryacudu Meradang & Bongkar 3 Ancaman