Baca tanpa iklan
Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11) kemarin.
Namun demikian, penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras.
Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, mengatakan penunjukan menantu Hendropriyono itu sebagai calon Panglima TNI menguatkan indikasi Presiden Jokowi tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Fatia, kemarin.
Sebab, Fatia menilai Jokowi masih mengangkat jenderal TNI yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM ke dalam lingkup pemerintahannya.
Adapun pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu terkait beredarnya informasi dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.
“Hal ini tentu saja menambah preseden buruk rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia," ujar Fatia.
Lebih lanjut, Fatia mengingatkan mengenai tantangan Panglima TNI yang baru, yakni untuk membenahi strategi internalnya terutama dalam menangani kasus di Papua.
“Memperbaiki internal TNI, membentuk mekanisme korektif dan evaluatif dan menarik pasukan militer dari Papua,” ucap Fatia.
Adapun Andika Perkasa usai menjalani fit and proper test mengaku terbuka atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang disebut-sebut melibatkannya.
Andika mengaku tidak takut apabila kasus tersebut dibuka kembali.
"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan atau apa, saya terbuka," kata Andika di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/11).
"Monggo, enggak ada keraguan atau ketakutanlah," kata jenderal bintang empat tersebut.
Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com