Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sebanyak 687.090 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Lampung bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Hal tersebut disampaikan Kadisos Provinsi Lampung Aswarodi pada awak media, Senin (11/4/2022).
Adapun total masyarakat yang akan menerima BLT minyak goreng yang mulai digulirkan Selasa (12/4/2022), ada sebanyak 687.090 KPM.
Nantinya akan terbagi dari tiga kantor cabang utama dan mekanisme penyaluran sama seperti BPNT yakni melalui pembayaran di loket kantor pos atau komunitas titik yang telah disepakati.
Jadi misalnya di balai desa yang jauh dari kantor pos atau bisa juga diantar langsung armada kantor pos bagi masyarakat yang tidak bisa mengambilnya langsung.
Baca juga: Wali Kota Mengaku Sulit Bersihkan Jejak Vandalisme di Bandar Lampung
Baca juga: Ratusan Mahasiswa di Bandar Lampung Gelar Konsolidasi di Museum Lampung
Ia mengatakan, masyarakat akan dapat selama 3 bulan yakni April, Mei, dan Juni dengan total penyerahan Rp 300 ribu.
"Kalau kita penyaluran di Lampung mulai 11 April 2022 ini surat dari kantor pos baru diterima hari ini," kata Aswarodi.
Tetapi launchingnya penyerahannya mulai besok dan direncanakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menyerahkan secara simbolisnya.
Bantuan program BLT didistribusikan berbarengan satu bulan dengan bantuan-bantuan pangan.
Satu bulan BPNT Rp 200 ribu, jadi KPM akan menerima totalnya Rp 500 ribu.
Bagi penerima BPNT juga didistribusikan tiga bulan melalui Bank Himbara.
Jaminan Gubernur
Baca juga: Berita Foto, BPOM Bandar Lampung Lakukan Uji Sampel Makanan Takjil di Pasar Perumnas Way Kandis
Baca juga: Oknum ASN Rutan Bandar Lampung yang Dilaporkan Selingkuh Bakal Dikenakan Sanksi Pembinaan Disiplin
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memastikan ketersediaan minyak goreng (migor) aman dan terkendali.
Sebab, pemerintah telah berkoordinasi dengan perusahaan penghasil CPO dan ditindaklanjuti.
"Koordinasi dengan perusahaan penghasil CPO ditindaklanjuti oleh industri pabrikan dan ada kesepakatan," kata Gubernur usai menggelar rapat dengan pengusaha di Mahan Agung, Kota Bandar Lampung, Rabu (6/4).
Ia mengatakan, selain Bulog dan PT PPI, diharapkan para pengusaha penghasil produk minyak goreng juga melakukan distribusi minyak goreng kepada kabupaten/kota.
Menurut gubernur, saat ini minyak goreng kemasan cukup dan berlebih.
Namun minyak goreng curah masih kurang. Padahal minyak goreng curah sangat dibutuhkan UMKM.
Ia mengaku sangat konsen dengan persoalan minyak goreng curah ini. Sebab, ia tak ingin ekonomi di Lampung terganggu.
"Saat ini yang kita pikirkan, saat mau masak ada minyak gorengnya. Sebab, jika hanya mengandalkan minyak goreng subsidi, maka akan susah. Harapannya, Juni normal kembali," kata dia.
Kepala Disperindag Lampung Elvira Umihanni menyampaikan bahwa telah ditandatangani kontrak penyediaan minyak goreng curah bersubsidi oleh Kemenperin dengan empat produsen di Provinsi Lampung.
Empat produsen itu yakni, PT. LDC Indonesia dengan nilai kontrak 3.000 ton, PT. Tunas Baru Lampung 1.175 ton, PT Sumber Indah Perkasa 2.860 ton, dan PT Domus Jaya 1.250 ton, dan tambahan dari anak Perusahaan PT. LDC sebanyak 250 ton.
Dalam pengelolaannya, minyak goreng curah ini akan dipantau melalui aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).
Minyak goreng curah akan dilepas ke pasaran dengan harga Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram.
"Karena ini barang subsidi, maka akan ada potensi-potensi pelanggaran, oleh karenanya harus dapat kita antisipasi," kata Elvira Umihanni.
Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol Ari Rachman Nafarin mengatakan sesuai perintah dari Kapolri untuk membantu memantau, melancarkan dan meniadakan hambatan.
Untuk melakukan tugas itu, Polda Lampung telah membentuk satgas khusus yang terdiri dari intelijen krimsus, binmas, Diperindag Provinsi Lampung dan dari masing-masing produsen.
"Jika melihat data dari SIMIRAH, sebetulnya kebutuhan minyak goreng curah bersubsidi di Provinsi Lampung terpenuhi," kata dia.
Hanya tinggal bagaimana pendistribusiannya, ada beberapa syarat administrasi yang sedikit terkendala dimana untuk level D2 dan D3 (pemborong dan pengecer) ada syarat NPWP.
Administrasi lainnya yang harus kita pikirkan bersama agar tidak menghambat jalannya pendistribusian.
BLT Migor
Terkait bantuan langsung tunai minyak goreng dari pemerintah sebesar Rp 300 ribu untuk 3 bulan (April-Juni 2022), Dinas Sosial Provinsi Lampung menyatakan masih menunggu arahan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan.
"Berapa banyak yang akan nerima BLT dan siapa saja, datanya masih di-fikkan oleh Kemensos dan Kemenkeu," jelas dia.
Menurutnya, Kemensos sudah tahu dasar kuotanya berdasarkan sasaran dari data KPM BPNT dan PKH.
Sementara Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk segera mencairkan seluruh bantuan sosial pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Ia berharap, beragam bantuan tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat sebelum Lebaran. Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4).
"Saya harapkan baik PKH dan lain-lain plus yang kemarin BLT minyak goreng bisa disalurkan secepat-cepatnya sebelum Lebaran tiba. Syukur dalam minggu-minggu ini sudah bisa sebagian sudah tersalurkan," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei, dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp 300.000.
BLT minyak goreng akan disalurkan ke 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bantuan itu juga akan diberikan ke penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.
Minyak Curah Kosong
Di Kabupaten Pesawaran, minyak goreng curah masih kosong. Namun minyak goreng kemasan relatif banyak. Minyak goreng kemasan ini dijual bervariasi Rp 21 ribu-Rp 25 ribu per liter.
Hal ini seperti pantauan Bhabinkamtibmas Polres Pesawaran di sejumlah pasar tradisional Bumi Andan Jejama, Rabu.
Humas Polres Pesawaran Kompol Aris Siregar mengungkapkan, berdasar pantauan Bhabinkamtibmas Polsek Tegineneng Bripka Al Bukhori di Pasar Gerning, harga minyak goreng kemasan berkisar Rp 21 ribu-Rp 23 ribu per kemasan.
Sedangkan ukuran kemasannya 800 mili liter dan 900 mili liter.
Kemudian pantauan Bhabinkamtibmas Polsek Gedongtataan Bripka Nur Meiyanto di Pasar Rakyat Roworejo Kecamatan Negeri Katon, stok minyak goreng kemasan cukup.
Harganya berkisar Rp 22 ribu-Rp 25 ribu per kemasan. Namun di dua pasar itu tidak ada ketersediaan minyak goreng curah.
"Stok minyak goreng curah di dua pasar itu kosong atau tidak ada," ucap Aris mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, Rabu.
Jajaran Tipidter Satreskrim Polres Lampung Barat juga melakukan pengecekan ke sejumlah toko atau gudang penjual sembako terkait ketersediaan minyak goreng selama Bulan Ramadan 1443 H hingga Idul Fitri 1443 H pada Rabu.
Kasat Reskrim Polres Lampung Barat AKP M Ari Setiawan mengatakan, pengecekan dilaksanakan di Indomaret Gunung Sugih, Toko Wijaya, dan Toko Bumi Jaya.
Ari mengungkapkan, hasil dari kegiatan pengecekan tersebut ada toko yang mengalami kekosongan stok minyak goreng, ada pula yang tersedia. Sedangkan minyak curah, stoknya sudah tidak tersedia selama 2 bulan.
Dari hasil pengecekan di empat titik tersebut, ia menyimpulkan, ketersediaan minyak goreng selama Bulan Ramadan 1443 H di Lampung Barat masih aman.(byu/dik/nan)
( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra / Robertus Didik Budiawan / Nanda Tizar )