Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG- Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Lampung mulai menyusun langkah untuk mengedalikan inflasi menghadi bulan suci Ramadan dan idul fitri 1445 Hijriah.
Langkah-langkah pengendalian inflasi itu di susun melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID bersama stakeholder terkait yang berlangsung di KPw Bank Indonesia Lampung, di Bandar Lampung, Rabu (21/2/2024).
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi yang sekaligus memimpin berjalannya HLM dan Capacity Building TPID.
Pelaksanaan HLM dan Capacity Bulding TPID tersebut diikuti oleh Bupati dan Walikota, beserta jajaran TPID, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha di Provinsi Lampung.
Diselingi juga paparan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Karoops Polda Lampung, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung, dan KepalaPerum Bulog Lampung.
“Kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada bulan suci ramadan dan Hari Raya Idulfitri, kita harus bersinergi dalam pelaksanaan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)” ujar Arinal dalam paparannya.
Gubernur Lampung mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilitasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.
Baca juga: Kepala Kpw BI Lampung Berganti, Kini Dijabat Junanto Eks Deputi Kpw BI Jateng
Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi yang disampaikan Gubernur Lampung, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga.
“Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya” papar Gubernur Arinal.
Paparan tersebut disampaikan Arinal berdasarkan hasil temuan peninjauan langsung Gubernur bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran TPID Provinsi Lampung atas pasokan beras pada Jumat 16 Februari 2024.
Torehan surplus sebagian besar komoditas bahan pangan di Provinsi Lampung juga disampaikan oleh Kepala DKPTPH Provinsi Lampung dan Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung.
Langkah konkrit mengatasi isu kelangakaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung menghimbau agar Bupati/Walikota, jajaran OPD dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub no. 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.
“Saya mohon tindakan segera dari Bupati/Walikota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis” lanjutnya.
Menindaklanjuti substansi koordinasi yang disampaikan oleh Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto memimpin kegiatan pemaparan analisis dan diskusi dalam pelaksanaan HLM TPID Provinsi Lampung.
“Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Kepala BPS Provinsi Lampung telah mengupas data dan risiko-risiko inflasi menjelang periode HBKN Idulfitri 1445 H. Langkah strategis yang diusulkan juga sangat baik, kami optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5±1 persen” ucap Fahrizal Darminto.
Menurutnya, optimalisasi layanan seluruh moda transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat.
“Terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Lampung dan OPD di Provinsi Lampung, juga kabupaten/kota," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga melaksanakan diseminasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024 pada sesi Capacity Building.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, menanggapi sampaian dari Gubernur dan Kepala BPS Lampung.
Junanto juga menyampaikan informasi terkait pentingnya menjaga stabilitas inflasi.
Menurut Junanto, berdasarkan rakor Mendagri RI, inflasi nasional memiliki target inflasi sekira 3 plus minus 1 setiap tahunnya.
Target tersebut, kata dia, merupakan kisaran angka inflasi yang sehat untuk pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, inflasi merupakan rubrikasi ekonomi suatu negara yang berdampak pada terganggunya dunia usaha.
Pun sebaliknya, menurut Juanto, apabila inflasi terlalu tinggi maka juga menjadi hal yang perlu di khawatirkan.
"Kalau enggak ada inflasi juga enggak bagus. Dunia usaha akan terganggu kalau inflasinya enggak ada. Jadi Jepang itu adalah negara yang enggak ada inflasinya di sana deflasi sengsara, pak. Resesi itu kayak badan kurang darah motor enggak ada olinya, jadi inflasi itu rubrikasi ke ekonomi," katanya.
Sebagai informasi, inflasi inti 2023 terjaga rendah sebesar 1,80 persen (yoy) dipengaruhi oleh imported inflation yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik.
Inflasi volatile food terkendali sebesar 6,73 persen (yoy) didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino.
Inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,72 persen (yoy) sejalan minimalnya kebijakan penyesuaian harga komoditas yang diatur oleh Pemerintah.
BI mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen, konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability.
Yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024.
Selanjutnya dijelaskan kembali bahwa ada 3 penyebab inflasi yang paling penting dan utama yakni makanan yang dari tahun ke tahun menjadi faktor karakter inflasi di Indonesia.
Makanan menjadi penyumbang inflasi, selanjutnya adalah harga BBM maupun TDL yang ditetapkan pemerintah.
Junanto menambahkan, karakter inflasi di Provinsi Lampung menjadi tantangan stabilitas semua pihak terkait.
Secara struktural fakta terkait outflow gabah Lampung yang sering kebobolan keluar wajib menjadi perhatian dan evaluasi bersama.
Apabila dilihat dari perhitungan air square nampak harga gabah Lampung sangat dipengaruhi oleh harga pajak.
Artinya, lanjut Junanto, ada korelasi yang positif antara gabah Lampung dengan gabah di Pulau Jawa.
“Setelah disampaikan perkembangan dan risiko inflasi dari sisi global hingga regional, pelaksanaan GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 diharapkan dapat memperkuat efektivitas kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung” ucap Junanto Herdiawan.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Agustina Suryati)