Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan respons atas pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang mengibaratkan PBNU dan PKB seperti pabrik dan mobil.

Ia berharap PBNU tidak ikut merusak PKB.

Diketahui, sebelumnya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengibaratkan hubungan antara PBNU dan PKB seperti mobil dan pabrikan mobil.

Oleh karena itu, jika ditemukan masalah dalam sistem mobil yang diproduksi, maka pabrikan akan melakukan recall atau penarikan produk untuk diperbaiki.

“Kemarin ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya,” kata Gus Yahya, Sabtu (3/8/2024).

Muhaimin Iskandar pun membalas ucapan Gus Yahya. Melalui akun X pribadinya @cakimiNOW, ia meminta agar PBNU tidak ikut merusak PKB.

“Omongan Yahya dan Saipul (Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf) gak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?” ucap Muhaimin, dikutip Tribun Network, Minggu (4/8/2024).

Ia menganggap Gus Yahya dan Gus Ipul telah melanggar prinsip yang dibuatnya sendiri, yaitu tidak melibatkan PBNU untuk urusan politik.

Bagi Muhaimin, dengan mencampuri urusan PKB, keduanya sama saja menarik PBNU dalam lingkaran politik.

“Melanggar khittoh yang ditegaskan mereka sendiri. Mempolitisir NU gak laku, kok lanjut mempolitisir PKB, emang siapa lu..” ucapnya. “Anda sopan kami segan, kalo gak sopan jangan ajak-ajak kite..” sambungnya.

Ia juga menuturkan, para kader PKB telah berhasil membuktikan pencapaian signifikan dalam perolehan kursi legislatif di tingkat pusat hingga daerah dalam Pemilu 2024.

Capaian tersebut diraih sendiri tanpa bergantung dengan pihak mana pun.

Hasil itu bisa didapatkan meskipun PKB kerap mendapatkan kritik dari Gus Yahya dan Gus Ipul.

“Digembosi Yahya dan Saipul di Pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam,” imbuh dia.

Dari Pansus

Hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali panas akhir-akhir ini. Hal tersebut terjadi setelah DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji untuk mengusut penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai bermasalah.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai Pansus Haji merupakan bentuk "serangan" dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kepada dirinya. Lantas, bagaimana awal mula hubungan PBNU dan PKB memanas akhir-akhir ini?

Hubungan PBNU dan PKB sebenarnya sudah memanas sejak Pilpres 2024.

Pada saat itu, PBNU tidak ingin disangkutpautkan dengan PKB yang memutuskan mengusung Anies Baswedan-Cak Imin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Setelah itu, hubungan keduanya kembali memanas setelah Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Pansus Haji.

Sidang pengesahan Pansus Haji dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cak Imin.

Pada saat itu, ia berkelakar bahwa para anggota Komisi VIII DPR yang membidangi haji bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu.

Cak Imin menjelaskan, Pansus Haji terdiri dari Fraksi PDIP sebanyak tujuh orang, Partai Golkar empat orang, Gerindra empat orang, dan Partai Nasional Demokrat tiga orang.

Pansus Haji juga beranggotakan Partai Demokrat tiga orang, PKS tiga orang, PAN dua orang, dan PPP satu orang.

DPR membentuk Pansus Haji karena menilai pembagian dan penetapan kuota haji tambahan pada 2024 tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam pelaksanaan haji 2024 dianggap bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panitia Kerja Komisi VIII DPR.

Di sisi lain, tambahan kuota haji terkesan hanya menjadi kebanggaan dan tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jamaah haji yang sudah mendaftar.

Terkait pembentukan Pansus Haji, Yahya merasa keputusan ini diambil karena ada masalah antara dirinya dengan Cak Imin. Ia menilai, target Pansus Haji yang sebenarnya adalah dirinya, namun “serangan” ini dilakukan melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik Yahya.

Yaqut memang sempat menjadi bahan kritikan anggota Pansus Haji karena pelaksanaan Ibadah Haji 2024 yang dinilai sangat buruk.

“Soal pansus ya, Pansus Haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” ujar Yahya dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024).

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” tambahnya.

Klaim yang diutarakan Yahya bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menyerang dirinya dibantah oleh Cak Imin. Ia mengatakan, Pansus Haji tidak ada urusannya dengan PBNU.

Cak Imin menegaskan, Pansus Haji dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji. Menurutnya, pansus dibentuk setelah Komisi VIII yang membidangi haji mengalami kemacetan ketika rapat dengan Kemenag. Sebabnya, Komisi VIII tidak mendapat data dan keterangan yang memadai dari Kemenag.

“Ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun,” kata Cak Imin.

Bentuk Tim

Setelah Pansus Haji terbentuk, PBNU berencana membentuk Tim Lima untuk meluruskan sejarah sekaligus merebut kembali ke PKB ke pemilik sahnya, yaitu PBNU. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, tim tersebut mirip dengan tim yang didirikan PBNU ketika awal reformasi untuk mendirikan PKB.

PBNU berencana membentuk Tim Lima karena partai ini dinilai telah melenceng dari sejarah dan ada upaya secara nyata dan sistematis yang dilakukan elite PKB untuk menjauhkan partai ini dari struktural NU.

Gus Ipul juga menilai, elite PKB saat ini seringkali membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal pendirian PKB. Dari kacamata PBNU, PKB adalah partai yang lahir dari struktur NU, mulai dari PBNU itu sendiri sampai tingkat ranting. “Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul, Jumat (26/7).

Di lain sisi, Cak Imin menilai PKB tidak hanya untuk kalangan NU. Menurutnya, PKB didirikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan pendiri lainnya untuk seluruh bangsa Indonesia. "Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya Merah Putih, bagi kejayaan Indonesia," kata Cak Imin.

Dalang Demo

Wasekjen PBNU Suleman Tanjung menuding PKB merupakan dalang di balik demonstrasi massa yang dilakukan di depan Kantor PBNU, Senen, Jakarta, Jumat (2/8) lalu. Ia mendapatkan banyak bukti bahwa massa digerakkan oleh PKB.

“Kami mendapatkan banyak bukti, mereka ini memang digerakkan untuk menyerang PBNU,” ujar Suleman dalam keterangannya, Minggu (4/8).

Selain itu, Suleman mengklaim bahwa massa digerakkan oleh seseorang bernama Muhamad Solihin yang merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat serta mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu. “PCNU Indramayu juga telah mengonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” ujar dia.

Adapun berdasarkan pantauan Tribun Network pada Jumat lalu, massa menamakan diri sebagai “Aliansi Santri Gus Dur Menggugat”. Sejumlah massa meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengundurkan diri dari jabatannya.

Suleman pun mempertanyakan nama yang dipakai oleh massa. Sebab, baginya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah figur yang berlawanan dengan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Mereka ini aneh, mengatasnamakan santri Gus Dur tapi malah membela Muhaimin. Masak pecinta Gus Dur bela musuh Gus Dur, kan tidak masuk akal,” kata dia. (Kompas.com)